Pengarusutamaan Gender (PUG) | KPPN Metro
Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan
A  Mandatory
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025view
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2014view
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunanview
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/02/2012 Ttg Petunjuk Penyusunan RA K/Lview
Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 568/KM.1/2012  Tentang Pembentukan Tim PUG Kementerian Keuangan
BTujuan Pelaksanaan PUG Kemenkeu
Tujuan umum:
Memastikan seluruh kebijakan, program dan  kegiatan  Kementerian Keuangan telah adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki.
Tujuan khusus:

  1. Memastikan bahwa seluruh jajaran Kementerian Keuangan memahami konsep, prinsip dan strategi PUG dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Kemenkeu;
  2. Memastikan adanya keberlanjutan, pelestarian dan pengembangan kualitas penyelenggara PUG di Kemenkeu.
CImplementasi PUG Kemenkeu
Implementasi dalam Bentuk Peraturan:

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Pertukaran Data Elektronik yang memudahkan laki-laki dan perempuan dalam mengurus ekspor dan impor;
  2. Amandemen Undang-Undang Perpajakan memperhatikan aspek-aspek keadilan gender dimana perempuan dapat memiliki NPWP sendiri (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan);
  3. Perpres No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian DAK yang memerhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
  4. PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (e-Auction yang memudahkan peserta lelang untuk berpartisipasi baik laki-laki maupun perempuan);
  5. PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (Gender Budget Statement);
  6. PMK Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di lingkungan Kementerian;
  7. Pemberian TKPKN pada pegawai perempuan yang mengambil cuti bersalin.

Buku Panduan Pelaksanaan PUG:

  1. Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan;
  2. Buku Panduan Pelatihan Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan;
  3. Buku Panduan Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian Keuangan;
  4. Buku Panduan Penyusunan Data Terpilah.

Modul e-Learning PUG

Advokasi  PUG

Day Care Seasonal Kemenkeu (2013-2017)

Lomba Implementasi PUG Tingkat Kantor Pusat Eselon I dan Satker Vertikal

Sarana dan prasarana fisik di lingkungan Kementerian Keuangan, seperti:

  1. Nursery room;
  2. Toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan;
  3. Mushola terpisah dan mushola untuk disable person;
  4. Jalur dan lift ramah disabilitas;
  5. Parkir prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan difable;
  6. Tangga ramah perempuan dan laki-laki;
  7. Sistem informasi layanan pada front office;
  8. Fasilitas poliklinik dan obat;
  9. Menyediakan kursi roda, payung di pintu masuk ruang tunggu.

968 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pnbp online
setor pajak online
Download Buku KPPN Metro Siap WBBM
Download Buku KPPN Metro Siap WBBM
Data Kunjungan
  • 926
  • 18.041
  • 172.492
  • 3.310.214
  • 9.315.007
  • 4.094.979
  • 6 Mei 2021