Yang dimaksud dengan PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang penghasilannya dibebankan pada APBN.
PPNPN dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
  1. Diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, antara lain :
    1. Wakil Menteri yang berasal dari Non Pegawai Negeri
    2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
    3. Hakim Ad Hoc yang berasal dari Non Pegawai Negeri
    4. Staf Khusus non pegawai negeri pada Kementerian Negara/ Lembaga;
    5. Komisioner/pegawai non pegawai negeri pada lembaga nonstructural;
    6. Dokter/Bidan PTT;
    7. Dosen/Guru Tidak Tetap;
    8. PPNPN lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan penghasilannya bersumber dari APBN.
  2. Diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pengadaan barang/jasa.
    1. Tenaga Ahli/Konsultan untuk memenuhi kebutuhan jasa penelitian/konsultasi pada Kementerian Negara/ Lembaga;
    2. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti pada satker yang membuat perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK untuk melaksanakan kegiatan operasional kantor;
    3. PPNPN lainnya yang membuat perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK dalam rangka pengadaan barang dan jasa, serta penghasilannya bersumber dari APBN.
Perbedaan dari kedua jenis PPNPN tersebut adalah cara pembayarannya, yaitu PPNPN yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian disetarakan dengan PNS yaitu pada hari pertama bulan berkenaan dan penghasilan PPNPN yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen mengikuti prinsip pengadaan barang/jasa yaitu pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima.
Dalam hal ini, PPNPN tidak termasuk :
  1. Pegawai pada BLU yang penghasilannya dibayarkan dari pendapatan BLU;
  2. Pegawai tidak tetap/penerima honorarium yang ditugaskan terkait output kegiatan.

Pembayaran Penghasilan PPNPN :

  • Pembayaran penghasilan PPNPN dilakukan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
  • Pembayaran penghasilan bagi PPNPN yang diatur dalam PER-31/PB/2016 adalah penghasilan PPNPN yang dibebankan pada APBN, tidak termasuk pembayaran tunjangan kinerja PPNPN.
  • Dalam hal terdapat penghasilan yang telah menjadi hak PPNPN bulan-bulan sebelumnya yang belum dibayarkan, maka pembayarannya dapat dirapel.
  • Penghasilan PPNPN dibayarkan setiap bulan sesuai dengan surat keputusan / perjanjian kerja/ kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan.
  • Prinsip umum pembayaran PPNPN :
    1. Penghasilan PPNPN dibayarkan pada bulan berikutnya;
    2. Penghasilan PPNPN dapat dibayaran pada bulan berkenaan setelah mendapat persetujuan Dirjen Perbendaharaan.
    3. Pembayaran penghasilan PPNPN yang dilakukan sebelum penyelesaian pelaksanaan tugas harus disertai SPTJM.
UntukJenis SPMJenis PembayaranSifat PembayaranAkun PotonganUraian SPM
PPNPN Induk54

Penghasilan PPNPN Induk

1

Pengeluaran Anggaran

4

Pembayaran Langsung

999.99.440780.

811141

(BPJS)

“Pembayaran Belanja Barang berupa Penghasilan PPNPN bulan ………………… Tahun……. untuk ….… orang berdasarkan SK/SPK Nomor… Tanggal… sesuai SPP No…. Tanggal ……”
PPNPN Susulan 55

Penghasilan PPNPN Susulan

1

Pengeluaran Anggaran

4

Pembayaran Langsung

999.99.440780.

811141

(BPJS)

“Pembayaran Belanja Barang berupa Penghasilan PPNPN Susulan bulan ………………… Tahun……. untuk ….… orang berdasarkan SK/SPK Nomor… Tanggal… sesuai SPP No…. Tanggal ……”
A. Pengajuan SPM sebelum bulan pembayaran
  • SPM diajukan ke KPPN Kotabumi pada tanggal 21 s.d. 26 sebelum bulan dilakukan pembayaran.
  • Diharapkan agar dibayarkan langsung ke rekening PPNPN agar dapat diterima langsung oleh PPNPN tanpa terkendala hari libur pada hari pertama bulan berkenaan.
  • Menggunakan kode Jenis SPM :
    • Aplikasi SAS : 54 (Penghasilan PPNPN Induk)
    • Aplikasi SAKTI : 217 (Penghasilan PPNPN Induk)
B. Pengajuan SPM pada bulan pembayaran
  • SPM diajukan ke KPPN Kotabumi mulai awal hari kerja bulan berikutnya sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.
  • Khusus untuk PPNPN yang telah mendapat persetujuan Dirjen Perbendaharaan dapat dibayarkan pada bulan berkanaan, pengajuan SPM paling lambat tanggal 10 bulan berkenaan.
  • Menggunakan kode Jenis SPM :
    • Aplikasi SAS : 55 (Penghasilan PPNPN Susulan)
    • Aplikasi SAKTI : 227 (Penghasilan PPNPN Susulan)

89,396 kali dilihat, 24 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Norma Waktu Pelayanan
Norma Waktu Pelayanan
Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pnbp online
setor pajak online
Download Buku KPPN Metro Siap WBBM
Download Buku KPPN Metro Siap WBBM
Data Kunjungan
  • 148
  • 38.714
  • 168.333
  • 2.729.223
  • 10.311.993
  • 4.565.894
  • 27 Oktober 2021