Kamis 11 November 2021, KPPN Metro mengadakan kegiatan sosialisasi Sosialisasi Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah. Kegiatan ini merupakan salah tindak lanjut yang dilakukan KPPN Metro atas temuan BPK RI pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 terkait pengelolaan kas dan rekening. Selain itu pada kesempatan ini juga disampaikan materi terkait perpajakan, untuk menambah pengetahuan para pengelola APBN pada satuan kerja lingkup KPPN Metro tentang kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah.

Acara ini dibuka dengan sambutan dari Kepala KPPN Metro, Bapak Tejo Prakosa. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini penting dalam rangka meminimalkan temua BPK terkait  pengelolaan kas dan rekening yang disajikan pada LKPP. Perlunya penatausahaan kas yang baik oleh Bendahara pengeluaran maupun penerimaan dengan rutin melakukan rekonsiliasi antara pembukuan bendahara dengan keadaan fisik kas merupakan upaya yang harus dilakukan dalam menjaga akuntabilitas pengeloaan kas pada Satker. Selain itu pengelolaan rekening juga harus tertib mulai dari pembukaan, pelaporan saldo rekening setiap bulannya, serta penutupan dan pelaporan rekening yang sudah tidak aktif.

Selanjutnya pemaparan materi, yang disampaikan oleh beberapa narasumber. Narasumber yang pertama yaitu Andi Kurnia, Kepala Seksi Bank yang menyampaikan Reviu temuan BPK RI pada LKPP Tahun 2020. Beberapa permasalahan terkait pengelolaan kas dan rekening berdasarkan review BPK RI tersebut adalah kas terlambat/belum disetor ke Kas Negara, Kas tidak didukung dengan keberadaan fisik kas, pengelolaan kas tunai dan rekening tidak tertib pada 31 Kementerian Negara/Lembaga, dengan total nilai Rp.259.335.158.115,71. Pada kesempatan ini juga beliau menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan satker agar temuan tersebut tidak terjadi pada satker lingkup KPPN Metro pada khususnya. Selain pemaparan materi yang disampaikan oleh Andi Kurnia, materi lain juga disampaikan oleh beberapa narasumber yaitu Mahmud Cahyo yang menyampaikan tentang pengelolaan kas pada satuan kerja, Yuliza menyampaikan tentang pengelolaan rekening satker dan niken agustin yang menyampaikan tentang aplikasi SPRINT.

Materi terakhir terkait perpajakan, yaitu tentang kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah disampaikan oleh Choudori Imam Santoso, Pejabat Fungsional Penyuluh Perpajakan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro. Imam menyampaikan Instansi Pemerintah dalam hal ini Bendahara Pengeluaran mempunyai kewajiban memotong/memungut atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan. Atas pajak yang telah telah dipungut tersebut Bendahara pengeluaran menyetorkan pajak tersebut ke Kas Negara. Pada kesempatan ini disampaikan tentang tarif pengenaan PPN, PPh pasal 21 pada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 4(2). Diakhir pemaparan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pengelola keuangan satker lingkup KPPN Metro, khususnya dalam pengelolaan kas dan rekening untuk mewujudkan kualitas penyajian laporan keuangan tingkat UAKPA yang lebih baik kedepannya, serta menambah pemahaman terkait kewajiban perpajakan dalam pelaksanaan belanja negara.

 

Materi Sosialisasi dapat didownload disini

2,647 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *