Tindak Lanjut atas Beredarnya Surat Palsu yang Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan | KPPN Metro

Sehubungan dengan beredarnya surat palsu yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Terdapat laporan terkait beredarnya surat palsu dengan mengatasnamakan DJPb bernomor S- 2547/PB/2020 hal Surat Keputusan Penerima Tunjangan UKG Kemitraan, yang ditujukan kepada beberapa guru (terlampir).
  2. Dalam surat palsu tersebut, disebutkan salah satu syarat pencairan tunjangan dimaksud adalah bukti pembayaran dana pendamping pencairan SP2D sebesar 15% dari tunjangan yang akan diterima yang harus dibayarkan terlebih dulu oleh penerima
  3. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
    1. Menyampaikan bahwa surat bernomor S-2547/PB/2020 sebagaimana tersebut pada angka 1 adalah contoh surat palsu dengan mengatasnamakan DJPb sebagai modus penipuan dengan memintakan sejumlah uang dari penerima surat.
    2. Menegaskan kembali bahwa seluruh layanan DJPb tidak dipungut biaya apapun dan DJPb tidak pernah memintakan sejumlah uang dengan alasan apapun sebagai syarat pemberian layanan dan/atau pelaksanaan kegiatan kepada stakeholders.
    3. Menyampaikan bahwa seluruh unit kerja DJPb senantiasa menjunjung tinggi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.
    4. Menghimbau seluruh stakeholders agar berhati-hati dan mewaspadai beredarnya surat palsu yang mengatasnamakan DJPb. Apabila ditemukan adanya surat yang mencurigakan dengan mengatasnamakan DJPb yang disertai permintaan sejumlah uang dengan alasan apapun agar melakukan konfirmasi kepada Kanwil DJPb, KPPN atau melalui saluran Hai DJPb (call center 14090 atau website hai.kemenkeu.go.id).
Contoh Surat Palsu

500 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *