Sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Metro memiliki visi dan misi yang sejalan dengan reformasi di bidang keuangan negara, yang bertujuan untuk mewujudkan good governance dan clean government.
Dalam menerjemahkan visi dan misi, KPPN Metro memiliki Motto, Kebijakan Mutu dan Janji Layanan :
Maklumat Pelayanan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro adalah :
Misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah :
- Misi Ditjen Perbendaharaan yang pertama, yaitu, To achieve prudent efficient, and optimum cash and fund investment management, Menkeu mengakui, bahwa tahun 2014 merupakan tahun yang sangat berat dengan berbagai tantangannya. Selain karena tahun 2014 adalah tahun politik, hal yang paling berat adalah adanya perubahan asumsi makro yang meleset dari nota APBN 2014 dibandingkan dengan pada saat APBN disusun. Terkait dengan masalah masalah ini, kemampuan Ditjen Perbendaharaan dalam mengelola kas, merupakan hal yang sangat penting untuk membuktikan yang terbaik dalam mengelola arus kas. Dengan demikian, tantangan ini membutuhkan skill sebagaimana telah ditunjukkan oleh Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2013 dengan SILPA sebesar Rp25,3 triliun dibanding SILPA tahun 2011 sebesar Rp80 triliun.
- Misi Ditjen Perbendaharaan kedua, yaitu, To support timely, effective and accountable budget execution, Ditjen Perbendaharaan juga dihadapkan pada tantangan pencairan dana yang accountable dan timely execution. Hal tersebut merupakan hal yang menjadi perhatian yang sangat besar dalam periode politis tahun 2014. Menkeu mengantisipasi, jika pencairan dana tidak timely, maka konsekuensinya akan menjadi perhatian dan menjadi issue yang sangat mudah menyebar. Disisi lain, tantangannya adalah perlunya menjamin governance pembayaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan timely and accountable execution.
- Misi Ditjen Perbendaharaan ketiga, yaitu, to achieve accountable, transparent, and timely state finance accounting and reporting. Menkeu memaparkan, bahwa untuk menjamin LKPP yang accountable, Ditjen Perbendaharaan dapat mendukung adanya SDM yang lebih baik. Sebagai contoh, effort dalam penurunan selisih nilai SAL fisik dan pencatatan merupakan achievement yang perlu diapresiasi. Terkait dengan accountable reporting, di tahun 2015 Indonesia akan mengimplementasikan accrual accounting. Menurutnya perlu disadari, proses accrual accounting bukanlah hal yang mudah, namun perlu transformasi yang sangat besar, bukan hanya perubahan proses tapi juga mindset. Untuk itu Menkeu meminta Ditjen perbendaharaan sebagai lead sector harus menjadi leading atas transformasi ini.
- Misi Ditjen Perbendaharaan keempat, yaitu, to develop reliable, professional and modern treasury suppor system, Menkeu menyampaikan bahwa SPAN harus berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Menurutnya, SPAN akan menjadi alat yang revolusioner, yaitu sebagai alat untuk mengubah sistem dan mindset dalam pengelolaan anggaran.
“Dengan tantangan-tantangan tersebut, inilah kesempatan Ditjen perbendaharaan untuk menunjukkan kualitasnya, karena kualitas bisa ditunjukkan ketika tantangan muncul,” imbuh Menkeu.
Terakhir, Chatib Basri juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk tidak mudah putus asa dengan semua beban berat dan tantangan yang dihadapi. “If everything seems easy, you are going downhill. Inilah pertanda, bahwa Ditjen Perbendaharaan sedang menghadapi sesuatu yang lebih baik dengan tantangan yang lebih berat,” demikian pesannya.
1,020 kali dilihat, 7 kali dilihat hari ini
Tinggalkan Balasan