Syarat SPM-LS Uang Muka Kontrak

SPM uang muka diajukan ke KPPN setelah sebelumnya data kontrak disampaikan ke KPPN, yaitu 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani.

SPM Uang muka diajukan ke KPPN dengan dilampiri :

1. Asli Jaminan Uang Muka
2. Asli Surat Kuasa bermaterai (sesuai format Lampiran 1 PER-19/PB/2013)
3. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka bermaterai sesuai format Lampiran II PER-19/PB/2013 (di bagian belakangnya distempel  “telah disahkan oleh PPSPM di…… tanggal….. Nama…..Tanda Tangan PPSPM”)

Surat Keabsahan dan surat Kuasa dibuat sesuai format yang ditentukan dalam PER-19/PB/2013 tentang Tata cara pembayaran dan pengembalian jaminan uang muka beban APBN.

Contoh format tersebut di atas dapat anda download disini.

Ketentuan dalam pengajuan SPM-LS Uang Muka dengan Jaminan uang muka antara lain :

1. Jaminan uang muka dapat berasal dari bank atau asuransi yang diijinkan oleh OJK untuk memasarkan suretyship.
2. Masa berlaku jaminan ≥ masa pelaksanaan pekerjaan
3. Masa klaim jaminan ≥ 30 hari
4. Nilai Jaminan ≥ Nilai uang muka yang dicairkan
5. Memuat ketentuan bahwa: “Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka berdasarkan surat kuasa pemegang jaminan/obligee dapat mengajukan klaim penagihan kepada penjamin sampai berakhirnya masa klaim jaminan”
6. Pengembalian uang muka paling lambat harus telah lunas pada saat pembayaran terakhir pengadaan barang/jasa;
7. KPPN Metro hanya melakukan klaim pencairan jaminan uang muka atas terjadinya pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa yang pemberitahuan pemutusan kontraknya disampaikan oleh KPA sebelum masa klaim jaminan uang muka;
8. Pemberian Kuasa pencairan jaminan uang muka kepada Kepala KPPN tidak melepas tanggungjawab KPA atas upaya penagihan dan pengembalian uang muka ke Kas Negara;
9. Isi Jaminan Uang Muka harus memuat :
   • Nama dan alamat pengguna barang/jasa;
   • Penyedia barang/jasa yang ditunjuk;
   • Hak penjaminan;
   • Nama paket kontrak;
   • Nilai jaminan Uang Muka dalam angka dan huruf;
   • Kewajiban-kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan uang muka;
   • Mencantumkan ketentuan bahwa Kepala KPPN  yang menerbitkan SP2D dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada Penjamin sampai dengan berakhirnya masa klaim Jaminan Uang Muka.

Atas kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN,  jika terjadi kesalahan data maka untuk membenarkannya harus melalui perekaman addendum data dan disampaikan ke KPPN BUKAN langsung dilakukan UBAH

Tata cara tuntutan/klaim Jaminan Uang Muka :

1. KPA menyampaikan surat pernyataan terjadi pemutusan kontrak ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah  terjadi pemutusan kontrak;
2. Tuntutan/klaim pencairan Jaminan Uang Muka atas terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia barang/jasa yang pemberitahuan pemutusan kontraknya disampaikan KPA sebelum masa klaim Jaminan Uang Muka.

Download PER-19/PB/2013

Untuk melihat daftar Perusahaan Asuransi Umum yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha Suretyship dan Perusahaan Penjaminan yang Telah Memperoleh Izin dari Menteri Keuangan atau dari OJK, silahkan klik link di bawah ini :

Daftar Asuransi/Penjaminan Suretyship

669 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini