Link Pelayanan Online
omspan
e-rekon2016
hai-djpbn
setor pajak online
setor pnbp online
Pengumuman (klik pada gambar)
Pengumuman (klik pada gambar)
Link Tautan
Traffic Web

Pages

Pages|Hits |Unique

  • 24 jam terakhir: 3.359
  • 7 hari terakhir: 22.418
  • Bulan ini: 94.709
  • Sedang online: 3

PROSEDUR PENCAIRAN DANA APBN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.PMK-190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan lainnya yang masih berlaku. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh satuan kerja setiap Awal Tahun Anggaran :

Langkah-Langkah Awal Tahun Anggaran (di satker):

  • Menetapkan Pejabat Perbendaharaan;
  • Meneliti DIPA untuk memastikan kebenaran baik jumlah dana atau akun yang digunakan, jika ada yang salah dan tidak sesuai segera lakukan revisi DIPA;
  • Menyusun POK beserta jadwal kegiatan;
  • Menyusun rencana penarikan dana berdasarkan POK yang telah disusun.
  • Menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D.

Langkah-Langkah Awal  Pencairan  Anggaran Negara (di KPPN):

    • KPA menyampaikan surat keputusan penetapan pejabat perbendaharaan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen tanda tangan dan cap/stempel Satker, apabila belum ada penunjukkan dapat mempergunakan pejabat yang lama dengan memberitahukan kepada KPPN; (PMK-190/PMK.05/2012)
    • KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pengeluaran sebagai penampungan dana DIPA kepada KPPN sebagai Kuasa BUN (dalam hal satker yang baru membuka rekening) sesuai PMK-252/PMK.05/2014
      • Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan
      • Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II PMK-252/PMK.05/2014.
    • KPA menunjuk petugas pengantar SPM dan Pengambilan SP2D (maksimal 3 orang). Petugas yang ditunjuk adalah pejabat perbendaharaan atau PNS yang memahami prosedur pencairan dana sesuai dengan PER-57/PB/2010 diubah dengan PER-41/PB/2011 diubah dengan PER-88/PB/2011;
    • Menyampaikan surat penunjukan kepada KPPN (format Lampiran III PER-57/PB/2010, dilampiri :
      • Surat penunjukkan Petugas Pengantar SPM dan Pengambil SP2D
      • Foto copy SIM/KTP atau identitas lainnya.
      • Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6
    • PPSPM menyampaikan register pendaftaran PIN PPSPM sesuai PER-19/PB/2012. Registrasi dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan sesuai format dalam PER-19/PB/2012 , dilengkapi lampiran sebagai berikut :
        • Fotokopy KTP
        • Fotokopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PP SPM
        • Satu lembar Meterai Rp.6.000,-
    • Melakukan pencairan dana dengan menggunakan aplikasi yang disediakan, antara lain :
      • Aplikasi GPP PNS (khusus satker KD yang ada pembayaran gaji);
      • Aplikasi BPP Polri (khusus satker POLRI);
      • Aplikasi DPP (khusus satker TNI);
      • Aplikasi SAS (dahulunya bernama Aplikasi SPM);
      • Aplikasi PIN PPSPM (untuk injeksi PIN pada ADK SPM).
    • Melaksanakan penyampaian Laporan Keuangan ke KPPN (LPJ Bendahara) dan Rekonsiliasi dengan menggunakan :
      • Aplikasi SILABI (tergabung dalama aplikasi SAS);
      • Aplikasi SAIBA.

2698 Total Views 7 Views Today

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>