Link Pelayanan Online
omspan
e-rekon2016
hai-djpbn
setor pajak online
setor pnbp online
Pengumuman (klik pada gambar)
Pengumuman (klik pada gambar)
Link Tautan
Traffic Web

Pages

Pages|Hits |Unique

  • 24 jam terakhir: 3.345
  • 7 hari terakhir: 22.413
  • Bulan ini: 94.697
  • Sedang online: 3

Pengelolaan keuangan negara prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan pada lingkup organisasi terkecil di masyarakat, yaitu keluarga. Setiap keluarga tentu saja memiliki kebutuhan sehari-hari yang harus dibiayai dari penerimaan keluarga tersebut, yang katakanlah bersumber dari pendapatan kepala keluarga. Selanjutnya peran ibu selaku bendahara keluarga akan lebih berjalan ketika dia memiliki rencana penganggaran yang bagus. Hal ini diperlukan agar keluarga dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan penerimaan yang diterima keluarga. Sehingga pada akhirnya akan mengurangi kemungkinan keluarga itu untuk melakukan pembiayaan yang sebenarnya dapat dihindarkan. Lebih penting lagi, hal ini berguna agar setiap melakukan pengeluaran, keluarga tersebut sudah bisa memprediksi dan menyiapkan dana yang dibutuhkan.

Begitu pula dengan pengelolaan keuangan negara. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan keluarga dapat diterapkan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang lebih tertib. Kementerian keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara harus melakukan perencanaan pengelolaan keuangan negara yang komprehensif agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat untuk mendukung strategi pembangunan nasional yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki kesejahteraan rakyat, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat berjalan efektif apabila didukung oleh penyerapan anggaran yang baik. Namun demikian, sampai saat ini penyerapan anggaran masih memiliki pola yang tidak ideal yaitu cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran, dimana realisasi anggaran rendah sampai dengan triwulan ketiga, namun meningkat tajam pada triwulan keempat. Kondisi tersebut disebabkan Kementerian Negara/Lembaga masih belum optimal dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam rencana penarikan dana, dan rencana penerimaan dana termasuk dalam pengawasan implementasinya.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai rencana akan berdampak pada terbentuknya pola penyerapan yang teratur, sehingga dapat memberikan kepastian waktu dan jumlah penarikan dana dalam rangka penyusunan perencanaan kas yang baik oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Hal tersebut dapat mendukung pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang merata, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan suatu kegiatan untuk kemudian dijadikan sebagai bahan perbaikan tahapan pelaksanaan berikutnya.

Mengingat pentingnya perencanaan kas yang baik, dan untuk mendukung pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta dalam rangka memperbaiki pola penyerapan anggaran yang didukung oleh penerimaan negara yang optimal, perlu disusun rencana penarikan dana dan rencana penerimaan dana pada setiap Kementerian Negara/Lembaga. Dalam rangka memberikan pedoman kepada Kementerian Negara/Lembaga mengenai prosedur penyusunan rencana penarikan dana dan rencana penerimaan dana kepada Kementerian Negara/Lembaga, serta pedoman penyusunan perencanaan kas, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membentuk suatu aturan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas yang secara resmi telah diundangkan pada tanggal 31 Desember 2014 dan mulai berlaku sejak 01 Januari 2015.

Berkaitan dengan perencanaan kas, sebenarnya telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.05/2009 tanggal 23 November 2009 tentang Perencanaan Kas. Dalam PMK tersebut diatur secara detail tentang mekanisme penyusunan dan penyampaian Perkiraan Penarikan Dana Bulanan, Mingguan, dan Harian. Pengaturan lebih lanjutnya juga mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan nomor 03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN. Namun evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PMK nomor 192/PMK.05/2009 belum dapat memberikan data perencanaan kas yang akurat. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan satuan kerja dalam menyampaikan perencanaan kas. Kewajiban penyampaian perencanaan kas yang mendetail maupun perubahan perencanaan kas yang dikumpulkan di tingkat pusat menyimpang jauh dari kebutuhan kas yang sesungguhnya.

Menjawab hambatan penerapan PMK Nomor 192/PMK.05/2009, melalui PMK nomor 277/PMK.05/2014 pada tahun 2014 diatur bahwa penyampaian perencanaan kas dibatasi hanya pada belanja-belanja tertentu atau yang dikenal dengan Transaksi Besar. Dengan pengaturan yang baru, satuan kerja tidak perlu menyampaikan seluruh rencana pengeluaran. Satuan kerja diwajibkan menyampaikan perencanaan kas hanya atas belanja-belanja yang diklasifikasikan sebagai Transaksi Besar atau RPD Harian Transaksi Besar.

PENGERTIAN DAN KLASIFIKASI TRANSAKSI BESAR

Penggolongan belanja sebagai transaksi besar ditentukan pada dua kriteria yakni Tipe KPPN Pembayar dan Nominal Belanja, dan tidak dibatasi pada jenis belanja tertentu. Nominal belanja adalah besaran belanja (bruto/tanpa potongan) yang akan diajukan dalam 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM). Batasan minimal nominal belanja yang dapat digolongkan sebagai Transaksi Besar berbeda untuk setiap Tipe KPPN Pembayar. Selanjutnya dalam satu Tipe KPPN, Transaksi Besar diklasifikasikan kembali berdasarkan besaran nominal belanja. Pengklasifikasian Transaksi Besar untuk setiap KPPN Pembayar diatur sebagai berikut:

Bagi Satuan Kerja di lingkup kerja KPPN Metro dapat memedomani aturan rencana penarikan dana sesuai transaksi D, E, dan F (KPPN Tipe A1 yang tidak berlokasi di Ibukota Propinsi).


Meskipun penentuan klasifikasi Transaksi Besar tidak dibatasi pada jenis belanja tertentu, dalam penyusunannya RPD Harian Transaksi Besar memperhatikan jenis belanja dari dana yang akan disampaikan. Sehingga RPD Harian Transaksi Besar akan memuat 3 (tiga) informasi utama yakni: rencana tanggal pengajuan SPM, jenis belanja, dan nominal bruto belanja. Pengaturan lebih lanjut mengenai alur dan tata cara pengajuan dan penyusunan perencanaan kas satuan kerja akan dijelaskan dalam modul yang akan dilampirkan dalam artikel ini.

Pada intinya, pengaturan perencanaan kas satuan kerja diperlukan agar tercipta ketertiban dalam hal penarikan dana yang akan dilakukan satuan kerja. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi oleh para satuan kerja mengenai perencanaan kas ini adalah perencanaan kas tidak dilakukan atas semua jenis belanja namun hanya untuk belanja-belanja dengan syarat tertentu seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa penyusunan rencana penarikan dana dilakukan atas jenis belanja setiap SPM (tidak dapat digabungkan atas beberapa SPM). Bagi satuan kerja yang belum mengajukan RPD atas belanja yang harus dilakukan perencanaan pengajuan penarikan dana, SPM yang diajukan tidak akan bisa diproses.

Pada bagian akhir artikel ini, kami hendak mengajak khususnya kepada satuan kerja mitra KPPN Metro agar dapat melakukan penyusunan rencana penarikan dana secara tertib dan sesuai aturan untuk mendukung pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Demi mempermudah penyusunan rencana penarikan dana tersebut, kami telah melampirkan tautan-tautan mengenai modul-modul dan peraturan yang berlaku mengenai rencana penarikan dana yang dapat diunduh pada bagian akhir artikel ini.

Download Buku Saku RPD

2245 Total Views 6 Views Today

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>