Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai.

Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Materai.

Download Buku Bendahara Mahir Pajak versi 2016

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, pembelian mesin absensi pegawai, perolehan jasa konstruksi, perolehan jasa pemasangan mesin absensi, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas tenaga keamanan.

Secara umum atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN. Namun demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu:

  1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  2. pembayaran untuk pembebasan tanah;
  3. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
  4. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);
  5. pembayaran atas rekening telepon;
  6. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
  7. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Objek PPN

Objek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang PPN 1984 dan perubahannya (UU 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010) adalah :

  1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  2. impor Barang Kena Pajak;
  3. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  6. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
  7. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
  8. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
  9. Objek Pajak Pertambahan Nilai yang lain diatur dalam pasal 16 C dan Pasal 16 D UU PPN 1984 dan perubahannya yaitu :
    1. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan
    2. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Wajib Pungut PPN

Yang termasuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan menjadi Wajib Pungut (Wapu) PPN antara lain:

  1. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
  2. Kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gas bumi; dan kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi;
  3. Badan Usaha Milik Negara.

Barang tidak kena PPN

  1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:
    1. minyak mentah (crude oil).
    2. Gas bumi tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
    3. Panas bumi.
    4. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat(phospat), talk, tanah serap (fullers earth),tanah diatome, tanah liat, tawas (alum),tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.
    5. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara dan.
    6. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
  2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, meliputi:
    1. beras
    2. gabah
    3. jagung
    4. sagu
    5. kedelai
    6. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
    7. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan,dibekukan, dikemas atau tidak dikemas,digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
    8. telur, yaitu telur yang tidak diolah,termasuk telur yang dibersihkan,diasinkan, atau dikemas
    9. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
    10. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas,dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
    11. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah
  3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel,restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya,meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
  4. Uang, emas batangan, dan surat berharga

Jasa tidak kena PPN

  1. jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi :
    1. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.
    2. Jasa dokter hewan.
    3. Jasa ahli kesehatan, seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi.
    4. Jasa kebidanan dan dukun bayi.
    5. Jasa paramedis dan perawat.
    6. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
    7. Jasa psikolog dan psikiater.((konsultan kesehatan))
    8. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
  2. jasa pelayanan sosial, meliputi :
    1. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.
    2. Jasa pemadam kebakaran.
    3. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
    4. Jasa lembaga rehabilitasi.
    5. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium.
    6. jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.
  3. jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel danmenggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
  4. jasa keuangan, meliputi :
    1. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
    2. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat,sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
    3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa :
      • sewa guna usaha dengan hak opsi;
      • anjak piutang;
      • usaha kartu kredit; dan/atau
      • pembiayaan konsumen;
    4. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia
    5. jasa penjaminan
  5. jasa asuransi
  6. jasa keagamaan, meliputi :
    1. Jasa pelayanan rumah ibadah.
    2. Jasa pemberian khotbah atau dakwah.
    3. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan
    4. Jasa lainnya di bidang keagamaan.
  7. jasa pendidikan, meliputi :
    1. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.
    2. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
  8. jasa kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
  9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
  10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
  11. jasa tenaga kerja, meliputi :
    1. jasa tenaga kerja.
    2. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.
    3. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
  12. jasa perhotelan, meliputi :
    1. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.
    2. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
  13. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
  14. jasa penyediaan tempat parkir
  15. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
  16. jasa pengiriman uang dengan wesel pos
  17. jasa boga atau katering

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Dasar No.42 tahun 2009 pasal 7 :

  1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
  2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
    1. Ekspor Barang Kena Pajak BerwujudE
    2. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
    3. Ekspor Jasa Kena Pajak
  3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Peraturan-peraturan perpajakan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan PPN adalah antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 27 dan Pasal 16A UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU PPN Nomor 42 Tahun 2009;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2010;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-563/KMK.03/2003
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-73/PMK.03/2010
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-85/PMK.03/2012 s.t.d.d. PMK-136/PMK.03/2012