Link Pelayanan Online
omspan
e-rekon2016
hai-djpbn
setor pajak online
setor pnbp online
#SadarAPBN
#SadarAPBN
Link Tautan
Traffic Web

Pages

Pages|Hits |Unique

  • 24 jam terakhir: 4.969
  • 7 hari terakhir: 25.846
  • Bulan ini: 140.398
  • Sedang online: 17
Mekanisme pengelolaan hibah langsung bentuk Uang diatur dalam :
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah,
  2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
  3. SE-02/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengelolaan Hibah Langsung Baik dalam Bentuk Uang Maupun B/J/S Tahun 2011
Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang
1. Pengajuan Nomor Register ke Ditjen PPR (Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko)
  • Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang kepada DJPPR c.q. Direktur EAS.
  • Permohonan nomor register dilampiri :
    • Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang dipersamaka
    • Ringkasan Hibah (Grant Summary) sesuai dengan Lampiran II PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah
  • Jumlah yang diregister Sejumlah Perjanjian Hibah
  • Dapat dengan sarana elektronik (fax/email), namun tetap diwajibkan menyampaikan hardcopy (asli bertandatangan basah) ke alamat :
    • Gedung Frans Seda Lantai 7,  Jl. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710,
    • Telp. 021-3505052/3865330 ekstensi 2726 (untuk Hibah Langsung) atau ekstensi 2615 (untuk Hibah Terencana),
    • Fax 021-3846635
    • Email: aklap_eas@dmo.or.id atau webmaster.djpu@kemenkeu.go.id
    • Website : http://www.djppr.kemenkeu.go.id/

2.  Pengajuan Persetujuan Pembukaan Rekening Hibah

  • Satu rekening hibah langsung untuk satu register
  • Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran,  dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  • K/L mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN dengan melampirkan :
    1. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening hibah langsung sesuai format lampiran I PMK-252/PMK.05/2014
    2. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK-252/PMK.05/2014
    3. Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-252/PMK.05/2014
    4. Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV PMK-252/PMK.05/2014
    5. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasukkan dana hibah dalam DIPA yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V PMK-252/PMK.05/2014
    6. Salinan surat penerbitan nomor register hibah
  • Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum berlakunya PMK-252/PMK.05/2014 wajib dilaporkan dan dimintakan persetujuan.
  • K/L dapat langsung menggunakan Uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan rekening hibah.
  • Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke Rekening KUN kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
  • Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
3. Revisi DIPA
  • PA/KPA pada K/L melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang dalam DIPA K/L kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
  • Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 1 tahun, setinggi-tingginya sebesar Perjanjian Hibah
  • Persyaratan revisi DIPA terdiri dari :
    • Ringkasan Naskah Perjanjian,
    • Nomor Register,
    • Persetujuan Pembukaan Rekening Penampung
    • Surat Pernyataan KPA bahwa perhitungan dan penggunaan dana hibah sesuai standar biaya dan peruntukan
  • Untuk Pendapatan Hibah Langsung yang bersifat tahun jamak (multiyears), pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan hibah langsung tahun berikutnya.

4. Pengesahan Hibah Dalam Bentuk Uang ke KPPN (pengajuan SP2HL)

  • Membuat dokumen pengesahan SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) melalui Aplikasi SAS dengan tahapan sebagai berikut :
    • Login ke level Admin :

      1. Menu Pagu >> Transfer Pagu dan Revisi Pagu : Transfer revisi DIPA dari Kanwil DJPB yang di dalamnya sudah tercantum dana hibah
      2. Menu Pagu >> Tayang Pagu >> Detail Satker >> Detail Hibah : rekam saldo awal hibah (untuk hibah baru, saldo awal dikosongkan)
      3. Menu Pagu >> Pembagian Pagu  : lakukan pembagian pagu ulang (isi kode PPK)
      4. Menu Referensi II >> Output : Pastikan kode output sudah ada di referensi, jika belum ada dapat direkam sesuai DIPA
      5. Menu Referensi II >> Register : Rekam kode register hibah sesuai SPTMHL
    • Login ke level PPSPM :
      1. Menu SPM >> RUH SPM Pengesahan Hibah >> SP2HL : rekam SP2HL sesuai dengan pendapatan hibah yang diterima dan dana hibah yang dibelanjakan
        • Dasar Pengeluaran : (27) PER-81/PB/2011
        • Jenis Dokumen : (01) DIPA
        • Uraian : “Pengesahan Hibah dalam bentuk Uang Triwulan ke …. (realisasi sampai dengan tanggal ……….) untuk kegiatan ………… sesuai NPHD/NPHLN Nomor : ……………… Tanggal ………………”
      2. Menu SPM >> Cetak SPM : untuk mencetak SP2HL (penandatangan SP2HL adalah PPSPM)
      3. Setelah ADK SP2HL ditransfer, jangan lupa diinject PIN oleh PPSPM
  • SP2HL disampaikan ke KPPN dengan dilampiri :
    1. SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung)
    2. Copy rekening koran atas rekening hibah,
    3. SPTJM (Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) sesuai PER-81/PB/2011
    4. Copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
  • Dalam hal penyampaian SP2HL tersebut tidak dapat melampirkan dokumen Persetujuan Pembukaan Rekening maka dapat menggunakan Surat Pernyataan Penggunaan Rekening Bendaharan untuk Hibah sebagai dokumen yang dipersamakan
  • Kode akun untuk penerimaan pendapatan hibah :
    • 431131 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan
    • 431132 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lembaga Badan Usaha
    • 431133 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah
    • 431139 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya
    • 431231 Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan
    • 431232 Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang Bilateral
    • 431233 Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang Multilateral
    • 431239 Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya
5. Perlakuan Sisa Hibah Dalam Bentuk Uang (pengajuan SP4HL)
Sisa Hibah bisa langsung dikembalikan ke Pemberi Hibah, selanjutnya satker K/L harus membuat dokumen SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung) melalui Aplikasi SAS level PPSPM di menu  SPM >> RUH SPM Pengesahan Hibah >> SP4HL
Perlakuan sisa hibah uang dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

  1. Sisa Hibah dikembalikan kepada Donor;
  2. Sisa Hibah disetor ke Kas Negara;
  3. Sisa Hibah dipergunakan/ dibelanjakan di tahun berikutnya

(A) Pengembalian Hibah kepada Donor

  • Sisa Uang yang bersumber dari hibah langsung dapat dikembalikan kepada Pemberi Hibah  sesuai  PH/dokumen yang dipersamakan. Syaratnya adalah Saldo Kas di Kementerian/Lembaga dari Hibah tidak boleh bernilai negatif.
  • Dokumen yang digunakan:
    1. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL)
    2. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
  • Lampiran SP4HL :
    1. Copy Rekening atas Rekening Hibah;
    2. Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah
    3. SPTJM.

Jika dana hibah belum pernah dilakukan pengesahan maka :

  • Dalam Pengajuan pengesahan (SP2HL), pendapatan dicatat sebesar nettonya (pendapatan hibah dicantumkan sama dengan jumlah belanja yang bersumber dari hibah yang telah direalisasikan).
  • Sisa dana kemudian disetorkan langsung kepada Pemberi Hibah. Transaksi pengembalian dana kepada Pemberi Hibah cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
  • Contoh:
    Terima Hibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, dikembalikan ke Donor Rp.20,- maka SP2HL yang diajukan adalah Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.80,-. Kemudian yang Rp.20 dikembalikan ke donor tanpa melalui SP4HL. Cukup diungkapkan dalam CaLK.

Jika dana hibah telah dilakukan pengesahan (telah diterbitkan SP2HL/SPHL) sebesar yang diterima seluruhnya maka :

  • Satker mengajukan SP4HL kepada KPPN sebesar jumlah yang dikembalikan ke donor.
  • Penerbitan SP4HL disesuaikan dengan tanggal dan tahun pengembalian ke donor.
  • Contoh:
    Terima Hibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, dikembalikan ke Donor Rp.20, telah diterbitkan SP2HL Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.100, sisa dana Rp.20. maka KL harus menerbitkan SP4HL sebesar Rp.20.

(B) Sisa Hibah disetor ke Kas Negara

Jika dana hibah belum pernah dilakukan pengesahan:

  • Maka pengajuan pengesahan (SP2HL), pendapatan dicatat sebesar nettonya.
  • Kemudian Sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan SSBP Kode Akun 43XXXX (sama dengan kode pendapatan yang di SP2HL), Kode BA.999.02, Kode Satker 960186 Keterangan “penyetoran sisa dana hibah langsung tahun 20XX”
  • Contoh:
    Terima Hibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, disetor ke Kas Negara Rp.20,- maka SP2HL yang diajukan adalah Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.80,-. Kemudian yang Rp.20 disetor ke bank persepsi.

Hibah yang telah dilakukan pengesahan sebesar yang diterima seluruhnya maka:

  • Sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan SSBP Kode Akun 43XXXX (sama dengan kode pendapatan yang di SP2HL), Kode BA.999.02, Kode Satker 960186 Keterangan “penyetoran sisa dana hibah langsung tahun 20XX”. SSBP dikirim ke DJPU.
  • Kemudian untuk keperluan pembukuan maka satker wajib membuat SP4HL dengan dilampiri copy SSBP. Dokumen SP4HL juga harus disampaikan ke DJPU.
  • Tahun SSBP harus sama dengan tahun SP4HL/SP3HL.
  • Contoh:
    Terima Hibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, disetor ke Kas Negara Rp.20, telah diterbitkan SP2HL Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.100, sisa dana Rp.20. maka KL menyetor Rp.20 ke Bank Persepsi dan juga harus menerbitkan SP4HL sebesar Rp.20.

(C) Sisa Hibah digunakan di tahun berikutnya

  • Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan pada DIPA K/L tahun anggaran berjalan yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya.
  • Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud setinggi-tingginya sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan. Kementerian/Lembaga harus mengajukan Revisi DIPA untuk tahun berikutnya maksimal sebesar sisa hibah tahun anggaran sebelumnya yang masih belum terpakai.
7985 Total Views 1 Views Today

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*