Link Pelayanan Online
omspan
e-rekon2016
hai-djpbn
setor pajak online
setor pnbp online
Pengumuman (klik pada gambar)
Pengumuman (klik pada gambar)
Link Tautan
Traffic Web

Pages

Pages|Hits |Unique

  • 24 jam terakhir: 6.069
  • 7 hari terakhir: 36.227
  • Bulan ini: 150.613
  • Sedang online: 12

Ketentuan Umum dalam Uang Persediaan (UP)  :

  1. Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari
  2. Untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS
  3. Pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,-
  4. Saldo kas tunai BP/BPP pd akhir hari kerja paling banyak Rp. 50.000.000,- untuk pengeluaran Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain-lain
  5. Penggantian UP dilakukan untuk UP telah dipergunakan paling sedikit 50%
  6. Dalam 2 bulan sejak SP2D UP diterbitkan, jika satker tidak mengajukan penggantian UP maka Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA (sesuai format dalam PMK-190).
  7. Dalam 1 bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan belum dilakukan pengajuan penggantian UP, maka Kepala KPPN akan memotong UP sebesar 25%
  8. Sudah menyelesaikan kewajiban administrasi Tahun Anggaran Sebelumnya, antara lain :
    1. Sisa UP/TUP tahun anggaran sebelumnya sudah nihil;
    2. Sudah melakukan rekonsiliasi UAKPA bulan Desember TA sebelumnya;
    3. Sudah menyampaikan LPJ Bendahara bulan Desember TA sebelumnya;
    4. Sudah menyampaikan syarat-syarat awal tahun anggaran (SK Pejabat Pengelola Keuangan, Spesimen Tanda Tangan, PIN PPSPM, dan Permohonan KIPS)

Pemberian UP diberikan paling banyak (dihitung dari pagu akun 52 & 53) :

  1. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp900.000.000;
  2. Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000  sampai dengan Rp2.400.000.000;
  3. Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000  sampai dengan Rp6.000.000.000 ;
  4. Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000 .

Syarat SPM-UP RUPIAH MURNI :

  1. SPM 2 rangkap dan ADK SPM
  2. Surat Pernyataan UP dari KPA
Jenis SPMJenis PembayaranSifat PembayaranAkunUraian SPMKelengkapan
10Dana UP(UYHD)4Pengeluaran Transito1Dana Uang Persediaan825111

(RM)

“Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni  Satker …………. TA 20…. sesuai SPP No…. Tanggal ……”

 

  1. Surat Pernyataan UP (sesuai Lamp PMK 190/2012)
  2. Copy persetujuan rekening dari KPPN

Ketentuan Khusus SPM-UP Dana PNBP :

  1. Dalam hal realisasi PNBP melampaui target dalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran.
  2. Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni.
  3. Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp500.000.000,-
  4. Satker pengguna PNBP yang belum memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,-
  5. Penggantian UP atas pemberian UP dilakukan setelah Satker pengguna PNBP memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP paling sedikit sebesar UP yang diberikan.
  6. Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dari Satker pengguna, dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tahun anggaran berjalan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif.

Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut:

MP = (PPP x JS) – JPS
MP : Maksimum Pencairan
PPP : proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
JS : jumlah setoran
JPS : jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan

Syarat SPM-UP DANA PNBP :

  1. Surat Pernyataan UP dari KPA
  2. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN; dan
  3. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format dalam Lampiran XVII PMK-190/PMK.02/2012.
Jenis SPMJenis PembayaranSifat PembayaranAkunUraian SPMKelengkapan
10Dana UP(UYHD)4Pengeluaran Transito1Dana Uang Persediaan825113

(PNBP)

“Penyediaan Uang Persediaan Rupiah PNBP Satker …………. TA 20…. sesuai SPP No…. Tanggal ……”

 

  1. Surat Pernyataan UP (sesuai Lamp PMK-190/2012)
  2. Copy persetujuan rekening dari KPPN
  3. Daftar Perhitungan Jumlah MP (sesuai Lamp XVII PMK-190/2012)
7360 Total Views 1 Views Today

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*