Link Pelayanan Online
omspan
e-rekon2016
hai-djpbn
setor pajak online
setor pnbp online
#SadarAPBN
#SadarAPBN
Link Tautan
Traffic Web

Pages

Pages|Hits |Unique

  • 24 jam terakhir: 0
  • 7 hari terakhir: 0
  • Bulan ini: 0
  • Sedang online: 0

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Nomor : PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-5790/PB/2016 tanggal 22 Juli 2016 hal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Dalam rangka kelancaran sistem pembayaran belanja pegawai bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), pembayaran penghasilan PPNPN perlu dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang seragam.
  2. Yang dimaksud dengan PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang penghasilannya dibebankan pada APBN, antara lain :
    1. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti pada satker yang membuat perjanjian kerja/kontrak dengan KPA/PPK untuk melaksanakan kegiatan operasional kantor;
    2. PPPK/staf khusus/staf ahli non pegawai negeri pada Kementerian Negara/ Lembaga;
    3. Komisioner/pegawai non pegawai negeri pada lembaga nonstructural;
    4. Dokter/Bidan PTT;
    5. Dosen/Guru Tidak Tetap; dan,
    6. Pegawai non pegawai negeri lainnya yang penghasilannya bersumber dari APBN.
  3. Dalam hal ini, PPNPN tidak termasuk :
    1. Pegawai pada BLU yang penghasilannya dibayarkan dari pendapatan BLU;
    2. Pegawai tidak tetap/penerima honorarium yang ditugaskan terkait output kegiatan.
  4. Pembayaran penghasilan bagi PPNPN yang diatur dalam PER-31/PB/2016 adalah penghasilan PPNPN yang dibebankan pada APBN, tidak termasuk pembayaran tunjangan kinerja PPNPN.
  5. Pembayaran penghasilan PPNPN dilakukan setiap bulan, paling cepat pada hari kerja pertama dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya. Dalam hal terdapat penghasilan yang telah menjadi hak PPNPN bulan-bulan sebelumnya yang belum dibayarkan, maka pembayarannya dapat dirapel.
  6. Pengajuan SPM penghasilan PPNPN menggunakan Aplikasi SAS di user PPK pada menu PPNPN. Sambil menunggu rilis aplikasi SAS terbaru, satker agar mempersiapkan data untuk keperluan perekaman terkait pembayaran penghasilan PPNPN, antara lain :
    • Data identitas PPNPN;
    • Data surat keputusan/perjanjian kerja/kontrak PPNPN;
    • Data jumlah penghasilan PPNPN; dan
    • Data keluarga PPNPN.
  1. Dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan (BPJS), penghasilan PPNPN dikenakan potongan sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan yang diterima setiap bulan, dengan ketentuan :
    • Sesuai Perpres No. 12 tahun 2013 yang telah diubah dengan Perpres No. 19 Tahun 2016, batas tertinggi gaji/upah (penghasilan) per bulan yang dijadikan dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi PPNPN adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
    • Batas terendah gaji/upah (penghasilan) per bulan yang dijadikan dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi PPNPN adalah sebesar Upah Minimum Regional (UMR) terendah atau honorarium terendah berdasarkan PMK tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2016, yaitu sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
    • Dalam hal terdapat penghasilan PPNPN yang baru pertama kali dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus (rapel), potongan Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS) pertama kali dikenakan terhadap penghasilan 1 (satu) bulan terakhir;
    • Sedangkan apabilan pembayaran penghasilan untuk beberapa bulan sekaligus (rapel) bagi PPNPN yang pada bulan sebelumnya pernah dibayarkan oleh satker berkenaan, potongan Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS) dikenakan terhadap penghasilan setiap bulan.
  2. Pembayaran penghasilan kepada PPNPN dilaksanakan secara Langsung (LS) kepada rekening PPNPN secara giral dengan menggunakan SPM-LS (tidak diperbolehkan lagi menggunakan dana UP/TUP).
  3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (8) belum dapat dilaksanakan, pembayaran penghasilan PPNPN dilakukan secara Langsung (LS) melalui rekening Bendahara Pengeluaran.
  4. Pembayaran penghasilan PPNPN sesuai PER-31/PB/2016 dengan menggunakan Aplikasi SAS mulai diterapkan untuk pembayaran honorarium bulan Agustus 2016 yang akan diajukan di bulan September 2016.
  5. PPSPM menyampaikan SPM-LS pembayaran Penghasilan PPNPN ke KPPN dengan dilengkapi :
    1. Daftar nominatif untuk lebih dari 1 (satu) penerima dari aplikasi SAS;
    2. SSP (dalam hal terdapat potongan Pajak Penghasilan Pasal 21);
    3. ADK SPM; dan
    4. ADK PPNPN (dari Aplikasi SAS di user PPK).
1762 Total Views 2 Views Today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*