Link Pelayanan Online
omspan
e-rekon2016
hai-djpbn
setor pajak online
setor pnbp online
Pengumuman (klik pada gambar)
Pengumuman (klik pada gambar)
Link Tautan
Traffic Web

Pages

Pages|Hits |Unique

  • 24 jam terakhir: 1.668
  • 7 hari terakhir: 16.883
  • Bulan ini: 57.993
  • Sedang online: 6

DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

No URAIAN REVISI DJA
Pasal 34
Kanwil
DJPBN
Pasal 39
1 Perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber Dari PNBP.
Pasal 2 ayat (2) huruf a
a. kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional(PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan
Pasal 7 ayat (2) huruf a
X
b. adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman .
Pasal 7 ayat (2) huruf b
X
c. adanya Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP baru .
Pasal 7 ayat (2) huruf c
X
d. adanya Satker PNBP baru .
Pasal 7 ayat (2) huruf d
X
e. peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputu san Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggu naan sebagian dana PNBP.
Pasal 7 ayat (2) huruf e
X
f. adanya penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker.
Pasal 7 ayat (2) huruf f
X
g. penggun aan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum dan/atau penggunaan saldo Badan Layanan Umum dari tahun sebelumnya .
Pasal 7 ayat (2) huruf g
X
h. penurunan atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang tercantum dalam APBN atau APBN Perubahan.
Pasal 7 ayat (3) huruf a
X
i. penurunan besaran persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP.
Pasal 7 ayat (3) huruf b
X
j. pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker.
Pasal 7 ayat (3) huruf c
X
2 Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman / hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk penerusan pinjaman / hibah .
Pasal 2 ayat (2) huruf b
a. lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun lalu yang dananya bersumber dari PHLN dan / atau PHDN .
Pasal 8 ayat ( 2 ) huruf a
X
b. lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun lalu yang dananya bersumber dari penerusan pinjaman .
Pasal 8 ayat (2) huruf a, Pasal 9
X
c. percepatan penarikan PHLN dan/ atau PHDN termasuk penerusan pinjaman / hibah .
Pasal 8 ayat (2) huruf b
X
d. penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang mengenai APBN / APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh Kementerian /Lembaga.
Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 8 ayat (3)
X
e. penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri langsung yang diterima setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian / Lembaga.
Pasal 8 ayat (2) huruf d, Pasal 8 ayat (4)
X
f. pengurangan alokasi pinj aman proyek termasuk pengurangan alokasi Penerusan Pinjaman ,pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri termasuk hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahkan dan / atau pinjaman yang diteruspinjamkan .
Pasal 8 ayat (5)
X
3 Penggunaan Rupiah Murni Pendamping untuk membiayai kegiatan / proyek lain .
Pasal 8 ayat (6)
X
4 Lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN.
Pasal 2 ayat (2) huruf c
Pasal 1 0
X
5 Perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman / hibah luar negeri yang telah closing date.
Pasal 2 ayat (2) huruf d, Pasal 1 1
X
6 Perubahan anggaran belanja dan / atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari penyesuaian kurs dan / atau perubahan parameter .
Pasal 2 ayat (2) huruf e
Pasal 1 2
a. perubahan anggaran kegiatan Kementerian Lembaga yang sumber dananya berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri.
Pasal 12 ayat ( 1 ) huruf a, Pasal 12 ayat (2)
X
b. penambahan alokasi anggaran belanja pegawai berupa penyesuaian besaran nilai rupiah belanja pegawai yang ditempatkan d i luar negeri .
Pasal 12 ayat ( 1 ) huruf b
X
c. penambahan alokasi anggaran pembayaran kewajiban utang.
Pasal 12 ayat ( 1) huruf c
X
d. penambahan alokasi anggaran subsidi energy.
Pasal 12 ayat ( 1 ) huruf d, Pasal 12 ayat (3)
X
e. penambahan alokasi anggaran pembayaran cicilan pokok utang.
Pasal 12 ayat ( 1 ) huruf e
X
f. penam bahan alokasi anggaran dalam rangka PMN .
Pasal 1 2 ayat ( 1) huruf f, Pasal 1 2 ayat (4)
X
g. perubahan pagu anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah .
Pasal 1 2 ayat ( 1 ) huruf g
X
7 Perubahan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
Pasal 3 ayat ( 1 )
Pasal 3 3
X
8 Pengurangan volume Keluaran( Output). * )
Pasal 5 ayat ( 1 )
*) Dengan persetujuan Menteri / Pimpinan Lembaga Pengusul untuk Keluaran (Output) Prioritas Kementerian / Lembag a.
X
9 Perubahan anggaran belanja dan / atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari penyesuaian kurs dan / atau perubahan parameter .
Pasal 2 ayat (2) huruf e, Pasal 1 2
X
10 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional .
Pasal 2 ayat (3) huruf b, Pasal 1 4
X
11 Pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional Dengan persetujuan Eselon I.
Pasal 2 ayat (3) huruf b, Pasal 14
X
12 Pergeseran rincian anggaran untuk satuan kerja badan layanan umum yang sumber dananya berasal dari PNBP.
Pasal 2 ayat (3) huruf c, Pasal 1 5
X
13 Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisa kewaj iban pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan .
Pasal 2 ayat (3) huruf d, Pasal 1 6
X
14 Pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan / atau hibah luar negeri . *)
Pasal 2 ayat (3) huruf e, Pasal 1 7
*) Dengan persetujuan Eselon I
X
15 Pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 2 ayat (3) huruf f, Pasal 1 8
X
16 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian / Lembaga.
Pasal 2 ayat (3) huruf g, Pasal 1 9
X
17 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.
Pasal 2 ayat (3) huruf h, Pasal 2 0
X
18 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan .
Pasal 2 ayat (3) huruf h, Pasal 2 0
X
19 Pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) program dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun lalu dalam wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.
Pasal 2 ayat (3) huruf I, Pasal 2 1
X
20 Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka penyelesaian . tunggakan tahun lalu dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 2 ayat (3) huruf I, Pasal 2 1
X
21 Pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrument pembiayaan utang.
Pasal 2 ayat (3) huruf j, Pasal 2 2
X
22 Pergeseran anggaran antarlokasi dan / atau antarkewenangan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan / atau dekonsentrasi . *)
Pasal 2 ayat (3) huruf k, Pasal 2 3
* ) Dengan persetujuan Eselon I
X
23 Pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru .
Pasal 2 ayat (3) huruf 1, Pasal 2 4
X
24 pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana.
Pasal 2 ayat (3) huruf m, Pasal 2 5
X
25 pergeseran anggaran dalam rangka penye lesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).
Pasal 2 ayat (3) huruf n, Pasal 2 6
X
26 Pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan Kontrak Tahun Jamak. *)
Pasal 2 ayat (3) huruf o, Pasal 27
* ) Dengan penetapan dari Menteri K/ L pengusul .
X
27 Pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN.
Pasal 2 ayat (3) huruf p, Pasal 2 8
X
28 Pergeseran anggaran antarjenis dalam 1 (satu) Program sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola dalam rangka membiayai hal-hal prioritas, mendesak, dan / atau kedaruratan.
Pasal 2 ayat (3) huruf q, Pasal 29
* ) Dengan persetuj uan Menteri Keuangan .
X
29 Pergeseran anggaran antarjenis dalam 1 (satu) Program sepanj ang perge seran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola dalam rangka meningkatkan volume Keluaran (Output).
Pasal 2 ayat (3) huruf q, Pasal 29
X
30 Pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional .
Pasal 2 ayat (3) huruf r
X
31 Penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN .
Pasal 2 ayat (3) huruf s
X
32 Ralat administrasi
a. ralat kode aku n dalam rangka penerapan kebijakan akuntan si sepanJang dalam perun tukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja.
Pasal 2 ayat (5) huruf a
X
b. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .
Pasal 2 ayat (5) huruf b
X
c. ralat kode kewenangan .
Pasal 2 ayat (5) huruf c
X
d. ralat kode lokasi dan/ atau lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .
Pasal 2 ayat (5) . huruf d
X
e. ralat kode bagian anggaran dan / atau Satker .
Pasal 2 ayat (5) huruf e
X
f. ralat volume , jenis , dan satuan Keluaran (Output) 1 yang berbeda antara RKA-K/L dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
Pasal 2 ayat (5) huruf f
X
g. ralat rencana penarikan dana/ atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA .
Pasal 2 ayat ( 5 ) huruf g
X
h. ralat cara penarikan PHLN / PHDN , termasuk penerusan pinjaman .
Pasal 2 ayat ( 5 ) huruf h
X
i. ralat cara penarikan SBSN.
Pasal 2 ayat (5) huruf i
X
j. ralat nomor register pembiayaan proyek melalui S B S N .
Pasal 2 ayat (5) huruf j
X
k. ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/ L DIPA .
Pasal 2 ayat (5) huruf k
X X
33 Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran :
a. perubahan / penambahan nomor register pinjaman dan / atau hibah luar negeri .
Pasal 2 ayat (6) huruf a
X
b. perubahan / penambahan nomor register S B S N .
Pasal 2 ayat (6) huruf b
X
c. perubahan pejabat perbendaharaan.
Pasal 2 ayat (6) huruf c
X
d. perubahan nomenklatur bagian anggaran , Program / Kegiatan , dan / atau SatkeR
Pasal 2 ayat (6) huruf d
X
e. perubahan / penam bahan cara penarikan PH LN/PH D N , termasuk penerusan pinjaman . *)
Pasal 2 ayat (6) huruf e
*) Dengan persetujuan Eselon I
X
f. perubahan / penambahan cara penarikan S B S N . *)
Pasal 2 ayat (6) hutuf f
*) Dengan persetujuan Eselon I
X
g. perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/L DIPA . *)
Pasal 2 ayat (6) huruf g, Pasal 3 0
*) Dengan persetuj uan Eselon I
X
34 Revisi administrasi yang disebabkan oleh pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan anggaran .
a. penghapusan / pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA .
Pasal 2 ayat ( 7 ) huruf a, Pasal 3 1
X
b. penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan
Pasal 2 ayat (7) huruf b, Pasal 3 2, Pasal 4 9
X
35 Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2016
Pasal 3 ayat ( 1 )
X
36 Perubahan anggaran sebagai akibat dari kebijakan penghematan anggaran .
Pasal 3 ayat (2), Pasal 5
X
37 Perubahan atas Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan.
Pasal 3 ayat (3)
X
38 Revisi dalam rangka pengesahan Kegiatan / Keluaran (Output) tahun sebelumnya.
Pasal 5 1
X
39 Pagu minus belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji .
Pasal 5 2
a. dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program . X
b. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program . X
40 Pagu minus non belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji .
Pasal 5 3
a. dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program . X
b. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program . X
41 Pergeseran anggaran dengan persetujuan Eselon I untuk pengesahan revisi DIPA .
a. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. X
b. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output) dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. X
c. pergeseran anggaran antar Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. X
d. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 ( satu) Kegiatan yang sama, dan antar satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. X
e. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. X
f. pergeseran anggaran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. X
g. pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
1660 Total Views 1 Views Today

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>