Link Pelayanan Online
omspan
e-rekon2016
hai-djpbn
setor pajak online
setor pnbp online
#SadarAPBN
#SadarAPBN
Link Tautan
Traffic Web

Pages

Pages|Hits |Unique

  • 24 jam terakhir: 4.950
  • 7 hari terakhir: 25.824
  • Bulan ini: 140.374
  • Sedang online: 21

DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NoURAIAN REVISIDJA
Pasal 34
Kanwil
DJPBN
Pasal 39
1Perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber Dari PNBP.
Pasal 2 ayat (2) huruf a
a.kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional(PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan
Pasal 7 ayat (2) huruf a
X
b.adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman .
Pasal 7 ayat (2) huruf b
X
c.adanya Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP baru .
Pasal 7 ayat (2) huruf c
X
d.adanya Satker PNBP baru .
Pasal 7 ayat (2) huruf d
X
e.peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputu san Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggu naan sebagian dana PNBP.
Pasal 7 ayat (2) huruf e
X
f.adanya penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker.
Pasal 7 ayat (2) huruf f
X
g.penggun aan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum dan/atau penggunaan saldo Badan Layanan Umum dari tahun sebelumnya .
Pasal 7 ayat (2) huruf g
X
h.penurunan atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang tercantum dalam APBN atau APBN Perubahan.
Pasal 7 ayat (3) huruf a
X
i.penurunan besaran persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP.
Pasal 7 ayat (3) huruf b
X
j.pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker.
Pasal 7 ayat (3) huruf c
X
2Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman / hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk penerusan pinjaman / hibah .
Pasal 2 ayat (2) huruf b
a.lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun lalu yang dananya bersumber dari PHLN dan / atau PHDN .
Pasal 8 ayat ( 2 ) huruf a
X
b.lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun lalu yang dananya bersumber dari penerusan pinjaman .
Pasal 8 ayat (2) huruf a, Pasal 9
X
c.percepatan penarikan PHLN dan/ atau PHDN termasuk penerusan pinjaman / hibah .
Pasal 8 ayat (2) huruf b
X
d.penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang mengenai APBN / APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh Kementerian /Lembaga.
Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 8 ayat (3)
X
e.penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri langsung yang diterima setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian / Lembaga.
Pasal 8 ayat (2) huruf d, Pasal 8 ayat (4)
X
f.pengurangan alokasi pinj aman proyek termasuk pengurangan alokasi Penerusan Pinjaman ,pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri termasuk hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahkan dan / atau pinjaman yang diteruspinjamkan .
Pasal 8 ayat (5)
X
3Penggunaan Rupiah Murni Pendamping untuk membiayai kegiatan / proyek lain .
Pasal 8 ayat (6)
X
4Lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN.
Pasal 2 ayat (2) huruf c
Pasal 1 0
X
5Perubahan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman / hibah luar negeri yang telah closing date.
Pasal 2 ayat (2) huruf d, Pasal 1 1
X
6Perubahan anggaran belanja dan / atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari penyesuaian kurs dan / atau perubahan parameter .
Pasal 2 ayat (2) huruf e
Pasal 1 2
a.perubahan anggaran kegiatan Kementerian Lembaga yang sumber dananya berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri.
Pasal 12 ayat ( 1 ) huruf a, Pasal 12 ayat (2)
X
b.penambahan alokasi anggaran belanja pegawai berupa penyesuaian besaran nilai rupiah belanja pegawai yang ditempatkan d i luar negeri .
Pasal 12 ayat ( 1 ) huruf b
X
c.penambahan alokasi anggaran pembayaran kewajiban utang.
Pasal 12 ayat ( 1) huruf c
X
d.penambahan alokasi anggaran subsidi energy.
Pasal 12 ayat ( 1 ) huruf d, Pasal 12 ayat (3)
X
e.penambahan alokasi anggaran pembayaran cicilan pokok utang.
Pasal 12 ayat ( 1 ) huruf e
X
f.penam bahan alokasi anggaran dalam rangka PMN .
Pasal 1 2 ayat ( 1) huruf f, Pasal 1 2 ayat (4)
X
g.perubahan pagu anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah .
Pasal 1 2 ayat ( 1 ) huruf g
X
7Perubahan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
Pasal 3 ayat ( 1 )
Pasal 3 3
X
8Pengurangan volume Keluaran( Output). * )
Pasal 5 ayat ( 1 )
*) Dengan persetujuan Menteri / Pimpinan Lembaga Pengusul untuk Keluaran (Output) Prioritas Kementerian / Lembag a.
X
9Perubahan anggaran belanja dan / atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari penyesuaian kurs dan / atau perubahan parameter .
Pasal 2 ayat (2) huruf e, Pasal 1 2
X
10Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional .
Pasal 2 ayat (3) huruf b, Pasal 1 4
X
11Pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional Dengan persetujuan Eselon I.
Pasal 2 ayat (3) huruf b, Pasal 14
X
12Pergeseran rincian anggaran untuk satuan kerja badan layanan umum yang sumber dananya berasal dari PNBP.
Pasal 2 ayat (3) huruf c, Pasal 1 5
X
13Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisa kewaj iban pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan .
Pasal 2 ayat (3) huruf d, Pasal 1 6
X
14Pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan / atau hibah luar negeri . *)
Pasal 2 ayat (3) huruf e, Pasal 1 7
*) Dengan persetujuan Eselon I
X
15Pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 2 ayat (3) huruf f, Pasal 1 8
X
16Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian / Lembaga.
Pasal 2 ayat (3) huruf g, Pasal 1 9
X
17Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.
Pasal 2 ayat (3) huruf h, Pasal 2 0
X
18Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan .
Pasal 2 ayat (3) huruf h, Pasal 2 0
X
19Pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) program dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun lalu dalam wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.
Pasal 2 ayat (3) huruf I, Pasal 2 1
X
20Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka penyelesaian . tunggakan tahun lalu dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 2 ayat (3) huruf I, Pasal 2 1
X
21Pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrument pembiayaan utang.
Pasal 2 ayat (3) huruf j, Pasal 2 2
X
22Pergeseran anggaran antarlokasi dan / atau antarkewenangan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan / atau dekonsentrasi . *)
Pasal 2 ayat (3) huruf k, Pasal 2 3
* ) Dengan persetujuan Eselon I
X
23Pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru .
Pasal 2 ayat (3) huruf 1, Pasal 2 4
X
24pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana.
Pasal 2 ayat (3) huruf m, Pasal 2 5
X
25pergeseran anggaran dalam rangka penye lesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).
Pasal 2 ayat (3) huruf n, Pasal 2 6
X
26Pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan Kontrak Tahun Jamak. *)
Pasal 2 ayat (3) huruf o, Pasal 27
* ) Dengan penetapan dari Menteri K/ L pengusul .
X
27Pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN.
Pasal 2 ayat (3) huruf p, Pasal 2 8
X
28Pergeseran anggaran antarjenis dalam 1 (satu) Program sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola dalam rangka membiayai hal-hal prioritas, mendesak, dan / atau kedaruratan.
Pasal 2 ayat (3) huruf q, Pasal 29
* ) Dengan persetuj uan Menteri Keuangan .
X
29Pergeseran anggaran antarjenis dalam 1 (satu) Program sepanj ang perge seran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola dalam rangka meningkatkan volume Keluaran (Output).
Pasal 2 ayat (3) huruf q, Pasal 29
X
30Pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional .
Pasal 2 ayat (3) huruf r
X
31Penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN .
Pasal 2 ayat (3) huruf s
X
32Ralat administrasi
a.ralat kode aku n dalam rangka penerapan kebijakan akuntan si sepanJang dalam perun tukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja.
Pasal 2 ayat (5) huruf a
X
b.ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .
Pasal 2 ayat (5) huruf b
X
c.ralat kode kewenangan .
Pasal 2 ayat (5) huruf c
X
d.ralat kode lokasi dan/ atau lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .
Pasal 2 ayat (5) . huruf d
X
e.ralat kode bagian anggaran dan / atau Satker .
Pasal 2 ayat (5) huruf e
X
f.ralat volume , jenis , dan satuan Keluaran (Output) 1 yang berbeda antara RKA-K/L dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
Pasal 2 ayat (5) huruf f
X
g.ralat rencana penarikan dana/ atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA .
Pasal 2 ayat ( 5 ) huruf g
X
h.ralat cara penarikan PHLN / PHDN , termasuk penerusan pinjaman .
Pasal 2 ayat ( 5 ) huruf h
X
i.ralat cara penarikan SBSN.
Pasal 2 ayat (5) huruf i
X
j.ralat nomor register pembiayaan proyek melalui S B S N .
Pasal 2 ayat (5) huruf j
X
k.ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/ L DIPA .
Pasal 2 ayat (5) huruf k
XX
33Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran :
a.perubahan / penambahan nomor register pinjaman dan / atau hibah luar negeri .
Pasal 2 ayat (6) huruf a
X
b.perubahan / penambahan nomor register S B S N .
Pasal 2 ayat (6) huruf b
X
c.perubahan pejabat perbendaharaan.
Pasal 2 ayat (6) huruf c
X
d.perubahan nomenklatur bagian anggaran , Program / Kegiatan , dan / atau SatkeR
Pasal 2 ayat (6) huruf d
X
e.perubahan / penam bahan cara penarikan PH LN/PH D N , termasuk penerusan pinjaman . *)
Pasal 2 ayat (6) huruf e
*) Dengan persetujuan Eselon I
X
f.perubahan / penambahan cara penarikan S B S N . *)
Pasal 2 ayat (6) hutuf f
*) Dengan persetujuan Eselon I
X
g.perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/L DIPA . *)
Pasal 2 ayat (6) huruf g, Pasal 3 0
*) Dengan persetuj uan Eselon I
X
34Revisi administrasi yang disebabkan oleh pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan anggaran .
a.penghapusan / pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA .
Pasal 2 ayat ( 7 ) huruf a, Pasal 3 1
X
b.penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan
Pasal 2 ayat (7) huruf b, Pasal 3 2, Pasal 4 9
X
35Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2016
Pasal 3 ayat ( 1 )
X
36Perubahan anggaran sebagai akibat dari kebijakan penghematan anggaran .
Pasal 3 ayat (2), Pasal 5
X
37Perubahan atas Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan.
Pasal 3 ayat (3)
X
38Revisi dalam rangka pengesahan Kegiatan / Keluaran (Output) tahun sebelumnya.
Pasal 5 1
X
39Pagu minus belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji .
Pasal 5 2
a.dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program .X
b.pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program .X
40Pagu minus non belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji .
Pasal 5 3
a.dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program .X
b.pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program .X
41Pergeseran anggaran dengan persetujuan Eselon I untuk pengesahan revisi DIPA .
a.pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.X
b.pergeseran anggaran antar Keluaran (Output) dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.X
c.pergeseran anggaran antar Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda.X
d.pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 ( satu) Kegiatan yang sama, dan antar satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.X
e.pergeseran anggaran antar Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.X
f.pergeseran anggaran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.X
g.pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
1844 Total Views 2 Views Today

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*