Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka penggunaan UP dilakukan pada belanja sebagai berikut :

  1. Belanja Keperluan Perkantoran
  2. Belanja Pengadaan Bahan Makanan
  3. Belanja Bahan
  4. Belanja Sewa
  5. Belanja Persediaan barang Konsumsi
  6. Belanja Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
  7. Belanja Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
  8. Belanja Bahan Bakar Minyak & Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina
  9. Belanja Barang Perjalanan Dinas Jabatan untuk item :
    1. Tiket
    2. Biaya Penginapan di Hotel atau tempat menginap lainnya
    3. Sewa Kendaraan dalam Kota

Pembayaran belanja barang dengan Kartu Kredit kepada 1 (satu) penerima/rekanan maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Jabatan.

Satker hanya dapat melakukan perjanjian kerja sama pelaksanaan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP dengan Bank anggota Himbara dimana rekening Bendahara Pengeluaran (BP)/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dibuka dengan ketentuan :

  1. Bank di luar Himbara belum termasuk sebagai Bank peserta uji coba, sehingga Satker dengan BP atau BPP di luar Bank Himbara belum dapat ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
  2. Dalam hal terdapat perbedaan bank antara rekening BP dengan rekening BPP, maka BP/BPP agar mempertanggungjawabkan belanja barang dengan menggunakan kartu kredit atas beban masing-masing rekening BP/BPP tersebut, yang sebelumnya sudah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Satker dengan masing-masing bank tempat rekening BP/BPP berkenaan.
  3. Perjanjian Kerja Sama dan mekanisme pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP yang dilakukan oleh BPP agar tetap mempedomani Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017
  4. 4 Bank anggota Himbara sebagai Bank Penerbit Kartu Kredit hanya dapat menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tersebut dengan Satker yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

4 (empat) Bank anggota Himbara antara lain :

  1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI)
  2. PT Bank Mandiri Tbk.
  3. PT Bank Negara Indonesia Tbk.(BNI)
  4. PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN)

KARTU KREDIT PEMERINTAH
Surat Permohonan mengikuti Uji Coba Kartu Kredit PemerintahPER-17/PB/2017KLIK UNTUK DOWNLOAD
Daftar Usulan Pemegang Kartu Kredit (Lamp. 1A)PER-17/PB/2017KLIK UNTUK DOWNLOAD
Surat Referensi (Lamp. 1A)PER-17/PB/2017KLIK UNTUK DOWNLOAD
Contoh Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BRIPER-17/PB/2017KLIK UNTUK DOWNLOAD
Contoh Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BNIPER-17/PB/2017KLIK UNTUK DOWNLOAD
Contoh Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan MANDIRIPER-17/PB/2017KLIK UNTUK DOWNLOAD

Download Peraturan Dirjen Perbendaharaan No : PER-17/PB/2017 Tgl 02 Oktober 2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan pada link berikut ini :

Download PER-17/PB/2017

Download Buku Pintar Kartu Kredit Pemerintah pada link berikut ini :

Download Buku Pintar Kartu Kredit Pemerintah

42 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Simulasi APBN
Simulasi APBN
Materi Ujian Sertifikasi
Materi Ujian Sertifikasi
Data Kunjungan
  • 7.967
  • 66.883
  • 166.196
  • 1.801.052
  • 1.804.038
  • 563.735
  • 7 Desember 2018