Dasar Hukum

PMK 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja

Pendahuluan

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Negara, serta menyederhanakan ketentuan dan prosedur mengenai pengelolaan rekening pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan kerja, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
Dengan terbitnya peraturan tersebut, maka PMK No. 57/PMK.05/2007 jo PMK No. 05/PMK.05/2010, PMK No.58/PMK.05/2007, dan PMK No. 67/PMK.05/2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.Sebagai konsekuensi dari perubahan peraturan tersebut, maka tata kelola rekening milik Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga ikut berubah. Salah satu prosedur yang berubah adalah prosedur pembukaan rekening pada Kuasa BUN Daerah (dalam hal ini adalah KPPN).

Kewenangan KPPN

KPPN mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ijin pembukaan rekening sebagai berikut:

  • Rekening Bendahara Penerimaan
  • Rekening Bendahara Pengeluaran
  • Rekening Penampungan Hibah Langsung
  • Rekening Milik Badan Layanan Umum (BLU)

Persyaratan Persetujuan Izin Rekening

1. Pembukaan Rekening Penerimaan/Pengeluaran

  • Pengajuan dan persyaratnya sebagai berikut :
  • Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening pemerintah sesuai format lampiran I PMK-252/PMK.05/2014
  • Melampirkan copy DIPA tahun berjalan
  • Surat pernyataan penggunaan rekening sesuai dengan format lampiran II PMK-252/PMK.05/2014
  • Surat Kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah untuk memperoleh informasi rekening pada bank umum/kantor pos, sesuai format lampiran III PMK-252/PMK.05/2014

2. Rekening Khusus untuk menampung Dana Hibah Langsung

  • Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening hibah langsung sesuai format lampiran I PMK-252/PMK.05/2014
  • Satu rekening hibah langsung untuk satu register
  • Melampirkan paling sedikit :
    • Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK-252/PMK.05/2014
    • Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-252/PMK.05/2014
    • Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV PMK-252/PMK.05/2014
    • Surat pernyataan kesanggupan untuk memasukkan dana hibah dalam DIPA yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V PMK-252/PMK.05/2014
    • Salinan surat penerbitan nomor register hibah.

3. Rekening Lainnya (Penyalur Dana Bansos atau Rekening BLU)

  • Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening Penyalur Dana Bansos atau Rekening BLU sesuai format lampiran I PMK-252/PMK.05/2014
  • Khusus rekening milik BLU, rekening pengelolaan Kas BLU dalam bentuk Deposito hanya digunakan untuk optimalisasi kas jangka pendek.
  • Melampirkan paling sedikit :
    • Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK-252/PMK.05/2014
    • Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-252/PMK.05/2014
    • Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV PMK-252/PMK.05/2014

4. Rekening Lainnya (Penampungan sementara, rekening Titipan, dan rekening dana Jaminan)

  • Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening sesuai format lampiran I PMK-252/PMK.05/2014
  • Melampirkan paling sedikit :
    • Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK-252/PMK.05/2014
    • Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK-252/PMK.05/2014
    • Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV PMK-252/PMK.05/2014

5. Rekening Lainnya (Perwakilan Luar Negeri)

  • Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening sesuai format lampiran I PMK-252/PMK.05/2014
  • Melampirkan paling sedikit :
    • Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK-252/PMK.05/2014
    • Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV PMK-252/PMK.05/2014

Informasi mengenai persyaratan Pembukaan Rekening Lainnya dapat diperoleh pada Customer Service KPPN.

Norma Waktu

Dalam rangka penerbitan ijin rekening satker, KPPN mempunyai waktu 5 hari kerja untuk menyelesaikan penerbitan ijin pembukaan rekening. Masa berlaku ijin pembukaan rekening satker yang diterbitkan oleh KPPN adalah 15 hari kalender, kecuali ijin pembukaan rekening deposito milik BLU yang berlaku selama 1 semester.
KPA satker wajib melaporkan pembukaan rekening ke KPPN paling lambat 20 hari kalender sejak ijin pembukaan rekening tersebut diterbitkan oleh KPPN.

Nama Rekening

  • Rekening yang dibuka oleh satuan kerja harus diberi nama sesuai dengan format :
  1. Rekening Bendahara Penerimaan : BPn_Kode KPPN_Nama Kantor
  2. Rekening Bendahara Pengeluaran : BPg_Kode KPPN_Nama Kantor
  3. Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu : BPP_Kode KPPN_Nama Kantor
  4. Rekening Pemerintah Lainnya : RPL_Kode KPPN_Nama Kantor_untuk …………
  • Nama kantor yang disebut pada nama rekening harus sama dengan nama satker dalam DIPA yang dilampirkan dalam persyaratan.
  • Apabila jumlah karakter nama satker melebihi jumlah karakter dalam sistem bank/kantor pos, maka diperkenankan untuk menyingkat nama satker dengan singkatan yang lazim.
  • Jika kode untuk jenis rekening ( tiga huruf pertama) hanya bisa dilakukan dengan huruf capital semua, maka pemberian nama rekening disesuaikan dengan sistem pada bank/ kantor pos.

Untuk mendownload formulir pengajuan izin rekening, dapat langsung ke menu Download Formulir dan Blangko