DBH Sumber Daya Alam berasal dari :

  1. Kehutanan;
  2. Pertambangan Umum;
  3. Perikanan;
  4. Pertambangan Minyak Bumi;
  5. Pertambangan Gas Bumi; dan
  6. Pertambangan Panas Bumi.

Prosedur penetapan alokasi DBH Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

  1. Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH Sumber Daya Alam paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
  2. Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari menteri teknis.
  3. Ketetapan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi dasar penghitungan DBH sumber daya alam oleh menteri teknis.
  4. Ketetapan menteri teknis disampaikan kepada Menteri Keuangan.
  5. Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam untuk masing-masing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis.
  6. Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk masing-masing Daerah ditetapkan paling lambat 30 hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknis, perkiraan bagian Pemerintah, dan perkiraan unsur-unsur pengurang lainnya.

Penyaluran DBH Sumber Daya Alam

Penyaluran DBH dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan. Penyaluran dilaksanakan secara triwulanan. Penyaluran DBH Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Penyaluran DBH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi ke daerah dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak melebihi 130% dari penetapan dalam APBN tahun berjalan. Dalam hal asumsi dasar harga minyak bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan melebihi 130%, maka selisihpenerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagai dampak dari kelebihan dimaksud dialokasikan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum (DAU).

Ketentuan mengenai tata cara penghitungan selisih penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

DBH Sumber Daya Alam Kehutanan

DBH Kehutanan berasal dari:

  1. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
  2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
  3. Dana Reboisasi (DR).

DBH Kehutanan yang berasal dari IIUPH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian:

  • 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
  • 64% untuk kabupaten/kota penghasil.

DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian:

  • 16% untuk provinsi yang bersangkutan;
  • 32% untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  • 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Kehutanan yang berasal dari DR, sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Umum

DBH Pertambangan Umum berasal dari: 1. Iuran Tetap (Land-rent); dan 2. Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty).

Dari Wilayah Kabupaten/Kota DBH Pertambangan Umum dari Iuran Tetap sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

  • 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
  • 64% untuk kabupaten/kota penghasil.

DBH Pertambangan Umum dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

  • 16% untuk provinsi yang bersangkutan;
  • 32% untuk kabupaten/kota penghasil, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan; dan
  • 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dari Wilayah Provinsi DBH Pertambangan Umum dari Iuran Tetap yang berasal dari wilayah provinsi adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan; DBH Pertambangan Umum sebesar 80% dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi yang berasal dari wilayah provinsi dibagi dengan rincian:

  • 26% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
  • 54% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Sumber Daya Alam Perikanan

DBH Perikanan berasal dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan. DBH Perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi

Dari Wilayah Kabupaten/Kota

DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

  • DBH bagian pertama sebesar 15% dibagi dengan rincian:
  • 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
  • 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  • 6% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
  • DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut:
  • 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan;
  • 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  • 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Pertambangan Minyak Bumi yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dari Wilayah Provinsi

DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

  • DBH bagian pertama sebesar 15% dibagi dengan rincian:
  • 5% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan
  • 10% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.
  • DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut:
  • 0,17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan
  • 0,33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

DBH yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi

Dari Wilayah Kabupaten/Kota

DBH pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

  • DBH bagian pertama sebesar 30% dibagi dengan rincian:
  • 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
  • 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  • 12% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
  • DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian:
  • 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan;
  • 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  • 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH Pertambangan Gas Bumi untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dari Wilayah Provinsi

DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

  • DBH bagian pertama sebesar 30% dibagi dengan rincian:
  • 10% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; dan
  • 20% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.
  • DBH bagian kedua sebesar 0,5% dibagi dengan rincian:
  • 0,17% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
  • 0,33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

DBH Pertambangan Gas Bumi untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Sumber Daya Alam yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi yang termasuk dalam bagian kedua 0,5% wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi

DBH Pertambangan Panas Bumi berasal dari: 1. Setoran Bagian Pemerintah; atau 2. Iuran Tetap dan Iuran Produksi.

DBH Pertambangan Panas Bumi untuk daerah sebesar 80% dan dibagi dengan rincian:

  • 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
  • 32% untuk kabupaten/kota penghasil;
  • 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

98 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Simulasi APBN
Simulasi APBN
Materi Ujian Sertifikasi
Materi Ujian Sertifikasi
Data Kunjungan
  • 239
  • 71.599
  • 237.684
  • 2.010.366
  • 2.118.374
  • 697.420
  • 17 Januari 2019