DBH Pajak | KPPN Metro

DBH Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

Yang dimaksud dengan PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8).

DBH Pajak disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DBH PBB dan BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan. Untuk DBH PBB dan BPHTB bagian daerah, penyalurannya dilaksanakan secara mingguan. Sedangkan untuk PBB dan BPHTB bagian Pemerintah, penyalurannya dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan Nopember tahun anggaran berjalan. Pengecualian untuk PBB bagian Pemerintah yang dialokasikan sebesar 3,5% sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB-P2 tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, penyalurannya hanya dilaksanakan dalam bulan Nopember tahun anggaran berjalan.

Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan. Penyaluran dilaksanakan secara triwulanan, dengan perincian sebagai berikut:

  1. penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga masing-masing sebesar 20% dari alokasi sementara.
  2. penyaluran triwulan keempat didasarkan pada selisih antara Pembagian Definitif dan jumlah dana yang telah dicairkan selama triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga.

Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran karena penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga yang didasarkan atas pembagian sementara lebih besar daripada pembagian definitif, maka kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.

DBH Pajak terdiri dari :

  1. Pajak Bumi dan Bangunan
  2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
  3. Pajak Penghasilan:
    1. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
    2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Alokasi DBH PBB dan DBH BPHTB ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran bersangkutan, paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.
  2. Alokasi DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21
  3. Alokasi untuk masing-masing daerah terdiri atas :
    1. Alokasi Sementara yang ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan; dan
    2. Alokasi Definitif (pembagian definitif) yang ditetapkan paling lambat pada bulan pertama triwulan keempat tahun anggaran berjalan.
    3. Alokasi didasarkan atas rencana penerimaan DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21.
    4. Alokasi didasarkan atas prognosa realisasi penerimaan DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21.

DBH PBB

Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah (Pusat) dan 90% untuk daerah. DBH PBB untuk daerah sebesar 90% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

  • 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan;
  • 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
  • 9% untuk biaya pemungutan.

Bagian Pemerintah sebesar 10% dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Alokasi untuk kabupaten dan kota dibagi dengan rincian sebagai berikut:

  • 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan
  • 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

DBH BPHTB

Penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

  • 16% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
  • 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Bagian Pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21

Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut:

  • 8% untuk provinsi yang bersangkutan; dan
  • 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, yang dirinci lagi sebagai berikut:
  • 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar; dan
  • 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

738 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Simulasi APBN
Simulasi APBN
Materi Ujian Sertifikasi
Materi Ujian Sertifikasi
Data Kunjungan
  • 193
  • 34.701
  • 156.116
  • 2.386.146
  • 3.814.016
  • 1.499.365
  • 11 September 2019