Link Pelayanan Online
omspan
e-rekon2016
hai-djpbn
setor pajak online
setor pnbp online
Pengumuman (klik pada gambar)
Pengumuman (klik pada gambar)
Link Tautan
Traffic Web

Pages

Pages|Hits |Unique

  • 24 jam terakhir: 3.344
  • 7 hari terakhir: 22.412
  • Bulan ini: 94.696
  • Sedang online: 3
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Data Keuangan Daerah
Data Dana Alokasi Umum (DAU)
Data Dana Alokasi Khusus (DAK)
Data Dana Bagi Hasil SDA (DBH SDA)
Data Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak)
Data Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Data Informasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Filosofi Dana Desa
Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Anggaran bersumber dari APBN
Diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai:

  1. Bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (dilaksanakan dengan merealokasi anggaran K/L yang berbasis desa ke anggaran Dana Desa}.
  2. Besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap (dalam rangka memenuhi prosentase anggaran dana desa telah disusun road map dana desa).

Anggaran bersumber dari APBD Prov/Kab/Kota
Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari PDRD;

  1. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK;
  2. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

POKOK-POKOK KEUANGAN DESA DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (2) :
1. Pengelolaan keuangan Desa [Pasal 72, 73, dan 75]:
a.Pengelolaan keuangan Desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah;
b.Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk;
c.Pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa ditetapkan dalam APB Desa;
d.APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
2. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa kepada [Pasal 27]:
a.Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan;
b.Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
3. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah [Pasal 74].

roadmap-dana desa2
PENGGUNAAN DANA DESA :
1.Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2.Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi;
3.Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas dapat dilakukan sepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi;
4.Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota;
5.Kementerian/lembaga teknis terkait dan kabupaten/kota dapat melakukan pendampingan pelaksanaan Dana Desa.
6.Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
7.Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester, dengan ketentuan:
a.semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
b.semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

roadmap-dana desa3
8.Bupati/walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya;
9.Penyampaian laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa oleh Bupati/Walikota dilakukan setiap tahun.

SANKSI DANA DESA :
1. PENUNDAAN PENYALURAN
a) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Desa, terhadap:

  • Bupati/walikota tidak menyampaikan perbub/perwali mengenai tatacara penghitungan dan penetapan Dana Desa untuk setiap Desa
  • Bupati/walikota tidak melakukan perubahan peraturan Bupati/walikota apabila terdapat penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;

b) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil kabupaten/kota, terhadap Bupati/walikota yang tidak segera menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan

c) Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :

  • Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  • Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya; dan
  • Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

penyaluran-dana desa1
2. PEMOTONGAN PENYALURAN
a) Bupati/walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa, dalam hal Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar

b) KPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat:

  • Laporan penundaan penyaluran dari bupati/walikota;
  • Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati/walikota

penyaluran-dana desa2

Download Kumpulan Peraturan Dana Desa

Dana Desa APBN-P 2015

2171 Total Views 4 Views Today

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>