DAK Fisik (63) | KPPN Metro

Dasar hukum pembagian jenis belanja adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 102/PMK.02/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Klasifikasi Anggaran.

Download PMK No. 102/PMK.02/2018

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) adalah Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus Fisik diwakili dengan akun 63xxxx (akun yang diawali angka 63).

Terhitung mulai tahun anggaran 2017, KPPN Metro ditunjuk selaku KPA Penyalur DAK Fisik untuk wilayah :

  1. Kota Metro
  2. Kabupaten Lampung Tengah
  3. Kabupaten Lampung Timur

Jenis dan Tujuan DAK Fisik

Menurut kegunaannya, DAK Fisik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Afirmasi, dan terdiri dalam 15 bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan kelaurga berencana, perumahan dan pemukiman, pertanian, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, pasar, energi skala kecil, lingkungan hidup dan kehutanan dan transportasi. Adapun tujuan dari masing-masing DAK Fisik tersebut adalah  sebagai berikut :

  1. DAK Fisik Reguler, diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.
  2. DAK Fisik Penugasan, diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu.
  3. DAK Fisik Afirmasi, diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori derah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi (Area/Spatial Based)

Penyaluran DAK Fisik

Sejak diberlakukannya PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) seluruh Indonesia yang sebelumnya terpusat di Jakarta, sejak tahun 2017 dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dengan adanya tugas tersebut, KPPN memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan TKDD dan penyaluran DFDD terutama dalam hal peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaaan dan pemantauan serta evaluasi dana transfer ke daerah. Apabila dilihat secara spesifik, Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DFDD bertugas untuk :

  1. Menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penanda tangan SPM;
  2. Menyusun SKPRTD (Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer Ke Daerah) DAK Fisik dan SKPRDD (Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa).
  3. Melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  4. Melaksanakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  5. Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaludan DAK Fisik dan Dana Desa.
  6. Menatausahakan dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output pelaksanaan DAK Fisik dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa.
  7. Menyusun Rencana Penarikan Dana atas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan akhir tahun.
  8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran.
  9. Menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan akhir tahun.
  10. Menyusun dan menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Dalam penjabarannya, selain tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam PMK dan Perdirjen Perbendaharaan, tugas KPPN juga berkembang dalam hal memberikan pelatihan teknis kepada Pemerintah Daerah terkait dengan pengoperasian aplikasi yang digunakan dalam penyaluran DFDD. Selain itu juga sebagai perwakilan Kemenkeu di daerah, KPPN mempunyai kewajiban dalam mensosialiasi peraturan yang berlaku dalam penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa.

Peraturan-peraturan terkait dengan DAK Fisik antara lain :

  1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
  6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 Tanggal 12 April 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017 Tanggal 24 Agustus 2017 tentang Perubahan Atas Perdirjen Nomor PER-4/PB/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Ditjen Perbendaharaan
  8. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 Tanggal 11 Januari 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada Ditjen Perbendaharaan
  9. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2018 Tgl 14 November 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Dan Dana Desa Pada Direktorat Jenderal perbendaharaan
  10. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2018 Tgl 06 Desember 2018 tentang Pedoman Rekonsiliasi Data Transaksi Realisasi Anggaran Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik Dan Dana Desa

Peraturan terbaru terkait dengan BAS dapat didownload pada link di bawah ini :

Download Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-531/PB/2018 Tgl 25 Oktober 2018 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar pada link di bawah ini :

Download KEP-531/PB/2018

Download Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-211/PB/2018 Tgl 29 Maret 2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar pada link di bawah ini :

Download KEP-211/PB/2018

1,006 kali dilihat, 26 kali dilihat hari ini

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Simulasi APBN
Simulasi APBN
Materi Ujian Sertifikasi
Materi Ujian Sertifikasi
Data Kunjungan
  • 120
  • 52.302
  • 179.610
  • 2.202.681
  • 2.548.443
  • 889.582
  • 22 Maret 2019