Belanja Subsidi (55) | KPPN Metro

Dasar hukum pembagian jenis belanja adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 102/PMK.02/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Klasifikasi Anggaran.

Download PMK No. 102/PMK.02/2018

Belanja Subsidi adalah Alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga Pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan/ atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

Belanja Subsidi diwakili dengan akun 55xxxx (akun yang diawali angka 55).

Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui perusahaan negara dan/ atau perusahaan swasta yang diberikan oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

Belanja subsidi terdiri atas :

  1. Subsidi Lembaga Keuangan adalah Alokasi anggaran yang diberikan melalui lembaga keuangan sebagai penyalur kredit antara lain dalam bentuk subsidi bunga dan bantuan uang muka perumahan, baik yang disalurkan melalui perusahaan negara, maupun perusahaan swasta.
  2. Subsidi Lembaga Nonkeuangan, antara lain :
    1. Energi : Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu (JBT) , Liquefied Gas for Vehide (LG V), Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.
    2. Non-Energi : Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non-energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan termasuk didalamnya antara lain subsidi harga/ biaya kebutuhan pokok, subsidi pajak, subsidi selisih kurs yang diberikan kepada jamaah haji terhadap perubahan kurs dibandingkan kurs dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan subsidi bunga kredit yang diberikan kepada anggota lembaga tinggi negara serta para pejabat eselon dalam pemerintahan untuk pengadaan kendaraan perorangan, serta subsidi dalam rangka Public Service Obligation (PSOL baik yang disalurkan melalui perusahaan negara, perusahaan swasta.

Peraturan terbaru terkait dengan BAS dapat didownload pada link di bawah ini :

Download Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-531/PB/2018 Tgl 25 Oktober 2018 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar pada link di bawah ini :

Download KEP-531/PB/2018

Download Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-211/PB/2018 Tgl 29 Maret 2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar pada link di bawah ini :

Download KEP-211/PB/2018

2,138 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Download Tanggal LLAT 2019
Download Tanggal LLAT 2019
Data Kunjungan
  • 379
  • 61.081
  • 212.034
  • 2.527.450
  • 4.196.711
  • 1.685.395
  • 15 November 2019