Belanja Pegawai (51) | KPPN Metro

Dasar hukum pembagian jenis belanja adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 102/PMK.02/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Klasifikasi Anggaran.

Download PMK No. 102/PMK.02/2018

Belanja Pegawai adalah Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerj aan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah.

Belanja Pegawai diwakili dengan akun 51xxxx (akun yang diawali angka 51)

Belanja pegawai dipergunakan untuk :

  1. belanja gaji dan tunjangan PNS dan TNI/ Polri termasuk uang makan dan tunjangan lauk pauk yang melekat pada pembayaran gaji;
  2. belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji Pejabat Negara;
  3. belanja gaji dan tunjangan dokter/ bidan pegawai tidak tetap;
  4. belanja honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan;
  5. belanja gaji dan tunjangan pegawai non-PNS, termasuk tunjangan tenaga pendidik dan tenaga penyuluh non-PNS;
  6. belanja lembur dalam rangka pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur;
  7. pembayaran tunjangan khusus, yaitu :
    1. pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarannya ditetapkan oleh Presiden atau Menteri Keuangan;
    2. belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/ dicairkan, namun database pegawai pada Kementerian / Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satker karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan, termasuk dalam rangka pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian / Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian/ Lembaga yang dilikuidasi;
    3. pembayaran uang kompensasi atas pemberhentian sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi.
  8. belanja pensiun dan uang tunggu PNS / Pejabat Negara/TNI / Polri, termasuk belanja tunjangan hari tua;
  9. pembayaran Program Jaminan sosial pegawai meliputi belanja jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan kerja, dan/ atau jaminan kematian.

Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/ atau Kegiatan yang mempunyai keluaran (output) dalam kategori belanja barang.

Peraturan terbaru terkait dengan BAS dapat didownload pada link di bawah ini :

Download Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-531/PB/2018 Tgl 25 Oktober 2018 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar pada link di bawah ini :

Download KEP-531/PB/2018

Download Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-211/PB/2018 Tgl 29 Maret 2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar pada link di bawah ini :

Download KEP-211/PB/2018

2,828 kali dilihat, 19 kali dilihat hari ini

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Simulasi APBN
Simulasi APBN
Materi Ujian Sertifikasi
Materi Ujian Sertifikasi
Data Kunjungan
  • 7.407
  • 69.939
  • 275.640
  • 2.224.924
  • 3.488.455
  • 1.333.303
  • 17 Juli 2019