Belanja Bantuan Sosial (57) | KPPN Metro

Dasar hukum pembagian jenis belanja adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 102/PMK.02/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Klasifikasi Anggaran.

Download PMK No. 102/PMK.02/2018

Belanja Bantuan Sosial adalah Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau Jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat.

Belanja Bansos diwakili dengan akun 57xxxx (akun yang diawali angka 57).

Pengertian Risiko Sosial

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber daya.

Pengertian lain disebutkan bahwa risiko sosial terkait dengan kerentanan, yaitu kemungkinankejadian atau peristiwa yang membuat rumah tangga (masyarakat) yang saat ini tidak termasuk miskin akan jatuh di bawah garis kemiskinan, atau jika saat ini berada di bawahgaris kemiskinan, akan tetap berada di bawah garis kemiskinan atau semakin jauh terperosok di bawah garis kemiskinan.

Risiko sosial merupakan potensi atau kemungkinan terjadinya guncangan dan kerentanansosial yang akan ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat,sebagai dampak dari penyakit sosial berupa ketakpedulian, ketakacuhan, indisipliner, fatalitas, selfishness, egoism dan immoralitas yang jika tidak dilakukan pemberian belanja bantuan sosial oleh pemerintah maka seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat tersebut akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut :

  1. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
  2. Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.
  3. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
  4. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
  5. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk:
    1. bantuan langsung;
    2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
    3. penguatan kelembagaan.

Tujuan Penggunaan Belanja Bansos

Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk:

  1. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  2. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  3. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  4. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  5. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  6. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Contoh bentuk pemberian belanja bantuan sosial:

  1. Bantuan berbentuk uang tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu;
  2. Bantuan berbentuk uang beasiswa (tunjangan pendidikan) masyarakat miskin.
  3. Bantuan makanan pokok/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial/bencana alam di tempat penampungan sementara atau tempat tinggal sementara
  4. Bantuan berbentuk perawatan kesehatan/obat-obatan kepada masyarakat kurang mampu
  5. Bantuan barang berupa penyediaan pemakaman sekelompok masyakat tidak mampu
  6. Bantuan dana yang diberikan kepada sebuah LSM untuk mendanai kegiatan penyuluhan penanggulangan HIV/AIDS bagi masyarakat tidak mampu.
  7. Bantuan dana yang dibayarkan kepada dokter swasta untuk kegiatan penanggulangan bencana.

Belanja bantuan sosial tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri.

Contoh : beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawainya untuk mengikuti pendidikan di sebuah universitas atau beasiswa yang diberikan kepada pegawai instansi pemerintah lainnya untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan.

Belanja bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada pegawai negeri dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang terkena risiko sosial.

Contoh : pemberian bantuan kebutuhan dasar kepada korban bencana, termasuk di dalamnya pegawai negeri yang menjadi korban bencana.

Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang pada saat pembelian tidak ditujukan untuk diserahkan kepada pihak penerima bantuan sosial tetapi sebagai aset instansi tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Demikian juga belanja barang untuk kepentingan kegiatan Pemerintah daerah tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial.

Contoh : pembelian kendaraan operasional yang digunakan oleh tenaga penyuluh kesehatan di daerah terpencil dan biaya perjalanan dinas tim penyuluh kesehatan ke daerah pedalaman.

Peraturan terbaru terkait dengan BAS dapat didownload pada link di bawah ini :

Download Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-531/PB/2018 Tgl 25 Oktober 2018 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar pada link di bawah ini :

Download KEP-531/PB/2018

Download Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-211/PB/2018 Tgl 29 Maret 2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar pada link di bawah ini :

Download KEP-211/PB/2018

 

2,250 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Simulasi APBN
Simulasi APBN
Materi Ujian Sertifikasi
Materi Ujian Sertifikasi
Data Kunjungan
  • 197
  • 34.705
  • 156.120
  • 2.386.150
  • 3.814.020
  • 1.499.369
  • 11 September 2019