Sehubungan dengan diundangkannya UU No 7 Tahun 2021 tentang HPP, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Berdasarkan UU HPP dimaksud, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% (sepuluh persen) diubah menjadi:
    1. sebesar 11% (sebelas persen) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022
    2. sebesar 12% (dua belas persen) mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari
  2. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (14) dalam UU dimaksud, tarif baru PPN sebesar 11% (sebelas persen) dimaksud berlaku atas transaksi yang penyerahan barang/jasanya atau pembuatan faktur pajaknya dilakukan pada tanggal 1 April 2022 dan
  3. Dengan demikian, PPN atas paket pengadaan barang/jasa TA 2022 dipungut dengan menggunakan tarif sebesar:
    1. 10% (sepuluh persen) dalam hal saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas paket pengadaan tersebut terjadi sebelum tanggal 1 April 2022, yaitu Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dibuat sebelum tanggal 1 April 2022;
    2. 11% (sebelas persen) dalam hal saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas paket pengadaan tersebut terjadi sejak tanggal 1 April 2022, yaitu Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dibuat sejak 1 April
    3. 12% (dua belas persen) yang berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025.
  4. Ketentuan baru tentang tarif PPN dimaksud memiliki implikasi terhadap kontrak pengadaan barang/jasa yang telah ditandatangani sebelum 1 April 2022 dengan pengenaan tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen) namun pembuatan Faktur Pajaknya dilakukan sejak 1 April 2022, dimana tarif PPN yang berlaku adalah 11% (sebelas persen).
  5. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kebijakan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berdasarkan Surat Nomor 8246/D.1.1/04/2022 yang mencakup hal-hal sebagai berikut:
    1. Sesuai Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat 2 (dua) pendekatan untuk menyikapi perubahan tarif PPN sesuai UU HPP tersebut, yaitu:
      • Perubahan tarif PPN dianggap sebagai keadaan Pasal 1 ayat 52 mendefinisikan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
      • Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 54 ayat (1).
    2. Terhadap dua pendekatan tersebut, LKPP menyimpulkan bahwa perubahan kontrak dapat dilakukan untuk mengakomodasi perubahan tarif PPN menjadi sebesar 11 % (sebelas persen) tersebut.
    3. Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan kahar dan perubahan kontrak diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia
  1. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, atas perubahan kebijakan terkait dengan kenaikan tarif PPN sesuai ketentuan UU No 7 Tahun 2021 dimaksud, PPK bersama Penyedia melakukan perubahan kontrak dengan ketentuan:
    1. PPK pada saat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masih menggunakan tarif PPN 10% (sepuluh persen);
    2. Penyedia Barang/Jasa pada saat menyampaikan dokumen penawaran harga masih menggunakan tarif PPN 10% (sepuluh persen);
    3. Dalam hal anggaran tersedia untuk penyesuaian tarif PPN 11% (sebelas persen), PPK melakukan penyesuaian tarif PPN menjadi 11% (sebelas persen) dengan penambahan nilai kontrak sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi kekurangan alokasi pajaknya melalui perubahan kontrak;
    4. Dalam hal anggaran tidak tersedia untuk penyesuaian tarif PPN 11% (sebelas persen):
      • PPK bersama Penyedia melakukan optimalisasi kontrak dengan penyesuaian ruang lingkup pekerjaan dan/atau volume berdasarkan anggaran yang tersedia, sehingga dapat dialokasikan untuk pembayaran PPN 11% (sebelas persen), dengan tetap menjaga kesesuaian dengan ruang lingkup pekerjaan dan/atau volume dalam DIPA; atau
      • Dalam hal tidak dapat dilakukan optimalisasi kontrak, PPK perlu menyediakan anggaran untuk pembayaran sisa PPN dan melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
download surat Kepala KPPN Metro S-269/KPN.0208/2022

334 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *