Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja lingkup KPPN Metro

 

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola APBN, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019, Pegawai ASN, Prajurit TNI, dan Anggota Kepolisian RI yang akan diangkat sebagai PPK atau PPSPM pada Satker harus memiliki Sertifikat Kompetensi.
  2. Perolehan Sertifikat Kompetensi PPK dan PPSPM dilakukan dengan mekanisme penilaian kompetensi PPK dan
  3. Berdasarkan penilaian kompetensi PPK dan PPSPM yang telah dilakukan sepanjang tahun anggaran 2022 oleh Satuan Kerja lingkup KPPN, sebanyak 36 PPK dan 13 PPSPM yang telah berstatus konversi dan sebagian besar telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
  4. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM 100% untuk seluruh Satuan kerja mitra kerja KPPN Metro dan menghindari terhambatnya proses pelaksanaan anggaran karena PPK dan/atau PPSPM yang belum tersertifikasi pada masa implementasi penuh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk:
  • Mendorong PPK dan PPSPM untuk mengajukan usulan penilaian kompetensi PPK dan PPSPM sesuai daftar PPK dan PPSPM terlampir.
  • Mendorong PPK dan PPSPM untuk mengikuti e-Learning PPK dan PPSPM yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai salah satu syarat pendaftaran penilaian kompetensi PPK dan PPSPM melalui mekanisme pengakuan (konversi) sertifikat pelatihan PPK dan/atau PPSPM (informasi e-Learning terlampir).

5. Pelaksanaan penilaian kompetensi melalui aplikasi simaspaten dengan alamat https://simaspaten.kemenkeu.go.id/

 

S-116/KPN.0802/2022

1,561 kali dilihat, 12 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *