Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2021 tentang Tata Cara Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga Yang Lain, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. PNS Pusat, Prajurit TNI, PNS Kemenhan, Anggota Polri, Anggota PNS Polri, PPPK Pusat dan PPNPN pusat, dapat mengikut sertakan anggota keluarga yang lain sebagai peserta jaminan kesehatan;
  2. Anggota keluarga yang lain meliputi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua;
  3. Besaran iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain adalah sebesar 1% (satu persen) dari gaji atau penghasilan tetap per orang per bulan;
  4. Pemotongan iuran jaminan kesehatan dilaksanakan melalui pemotongan pada pembayaran gaji untuk PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri, dan pembayaran penghasilan tetap untuk PPNPN pusat;
  5. Pemotongan iurang jaminan kesehatan telah diakomodir pada aplikasi GPP/BPP/DPP/SAS versi terbaru;
  6. Khusus satker lingkup Kementerian Keuangan yang pembayaran gajinya dilaksanakan secara terpusat, update penambahan data keluarga yang lain dilakukan pada HRIS;
  7. Ketentuan pemotongan iuran jaminan kesehatan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-7/PB/2021

 

Download S-607/WPB.08/KP.02/2021 dan Per-7/PB/2021

1,503 kali dilihat, 7 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *