Sehubungan dengan terbitnya

  1. PMK No. 202/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
  2. Perpres No. 82 Tahun 2018 jo. Perpres 75 Tahun 2019 jo. Perpres 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan dan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan ini kami sampaikan bahwa:

Telah dilakukan perbaikan pada aplikasi GPP/BPP/DPP/ Gaji Web/ Gaji KPPN Terpusat 2021 versi 22.0 tanggal 16 Agustus 2021.

Untuk pengajuan gaji bulan September / bagi yang belum mengajukan maka mulai tanggal 16 wajib melakukan update aplikasi dan membuat ADK GPP ulang disebabkan struktur database di KPPN telah berubah. Satker tidak perlu menghapus gaji namun cukup membuat ADK GPP Ulang. Petunjuk pembuatan ADK terdapat pada petunjuk update.

Perbaikan tersebut mencakup :

  1. Pelaksanaan PMK No. 202/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
    • Penambahan referensi anak satker
    • Penambahan referensi jenis pegawai PPPK
    • Penyesuaian referensi jenis SK yang muncul saat perekaman SK pegawai PPPK
    • Penyesuaian Cetakan Daftar Gaji
    • Penyesuaian Perhitungan Gaji
    • Perubahan Nama ADK
  2. Pelaksanaan Gaji tentang pemotongan 1 % iuran bpjs keluarga lain. Belum bisa dilaksanakan karena menunggu terbitnya Perdirjen Perbendaharaan
    • Untuk peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain (Pasal 5 ayat 3).
    • Anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua (Pasal 5 ayat 4).
    • Besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain ditetapkan sebesar 1% dari Gaji atau Upah Peserta PPU per orang per bulan (Pasal 36 ayat 2).
    • Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi Peserta PPU untuk Pejabat Negara, PNS, Prajurit, atau Anggota Polri, PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri atas Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja. (Pasal 33 ayat 1).
    • Pembayaran Iuran bagi anggota keluarga yang lain diawali dengan pemberian surat kuasa dari Pekerja kepada Pemberi Kerja untuk melakukan pemotongan tambahan Iuran dan membayarkan kepada BPJS Kesehatan (Pasal 36 ayat 4).
Download GPP Versi 22.0 (via Kemenkeu Drive) Download GPP Versi 22.0 (via HAI DJPb)

3,555 kali dilihat, 12 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Norma Waktu Pelayanan
Norma Waktu Pelayanan
Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pnbp online
setor pajak online
Download Buku KPPN Metro Siap WBBM
Download Buku KPPN Metro Siap WBBM
Data Kunjungan
  • 110
  • 38.676
  • 168.295
  • 2.729.185
  • 10.311.955
  • 4.565.881
  • 27 Oktober 2021