Langkah-langkah Strategis Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 (S-767) | KPPN Metro

Sehubungan dengan telah diserahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2021 oleh Presiden kepada Menteri/Pimpinan Lembaga pada tanggal 25 November 2020 dan memperhatikan surat Menteri Keuangan nomor S-1097/MK.05/2020, dalam rangka percepatan pelaksanaan program/kegiatan/proyek termasuk program penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), diminta kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkup wilayah kerja KPPN Metro untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Melakukan reviu terhadap DIPA TA 2021 yang sudah disahkan dan dalam hal diperlukan agar segera mengajukan usulan revisi DIPA
  2. Melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program/kegiatan/proyek, meliputi:
    1. Penetapan petunjuk operasional kegiatan; dan
    2. Penetapan Pejabat Perbendaharaan, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara.
  3. Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ), meliputi:
    1. Penetapan Pejabat Pengadaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan/atau kelompok kerja pengadaan;
    2. Penandatanganan kontrak dapat dilakukan sebelum 1 Januari 2021;
    3. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paling lambat 14 hari kerja setelah kontrak ditandatangani, sesuai pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
    4. Pendaftaran kontrak ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
  4. Melakukan percepatan persiapan penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan pemerintah sehingga penyalurannya bisa dilaksanakan mulai Januari 2021, meliputi:
    1. Penetapan pedoman umum dan petunjuk teknis;
    2. Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima atau keluarga penerima manfaat (KPM); dan
    3. Penetapan surat keputusan penerima atau KPM
  1. Mempercepat penyelesaian tagihan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN.
  2. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 5 dilaksanakan dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas.
S-767/WPB.08/KP.02/2020

3,065 kali dilihat, 179 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
MPN-G3 Now
MPN-G3 Now
Data Kunjungan
  • 18.070
  • 114.151
  • 320.765
  • 3.623.142
  • 8.420.311
  • 3.679.432
  • 20 Januari 2021