Langkah-langkah Strategis Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 (S-767)

Sehubungan dengan telah diserahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2021 oleh Presiden kepada Menteri/Pimpinan Lembaga pada tanggal 25 November 2020 dan memperhatikan surat Menteri Keuangan nomor S-1097/MK.05/2020, dalam rangka percepatan pelaksanaan program/kegiatan/proyek termasuk program penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), diminta kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkup wilayah kerja KPPN Metro untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu terhadap DIPA TA 2021 yang sudah disahkan dan dalam hal diperlukan agar segera mengajukan usulan revisi DIPA
2. Melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program/kegiatan/proyek, meliputi:
   1. Penetapan petunjuk operasional kegiatan; dan
   2. Penetapan Pejabat Perbendaharaan, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara.
3. Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ), meliputi:
   1. Penetapan Pejabat Pengadaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan/atau kelompok kerja pengadaan;
   2. Penandatanganan kontrak dapat dilakukan sebelum 1 Januari 2021;
   3. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paling lambat 14 hari kerja setelah kontrak ditandatangani, sesuai pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
   4. Pendaftaran kontrak ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
4. Melakukan percepatan persiapan penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan pemerintah sehingga penyalurannya bisa dilaksanakan mulai Januari 2021, meliputi:
   1. Penetapan pedoman umum dan petunjuk teknis;
   2. Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima atau keluarga penerima manfaat (KPM); dan
   3. Penetapan surat keputusan penerima atau KPM

5. Mempercepat penyelesaian tagihan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN.
6. Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 5 dilaksanakan dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas.

3,065 kali dilihat, 179 kali dilihat hari ini