Pembukaan Pendaftaran E-learning Bendahara Tahun 2020 (S-589) | KPPN Metro

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan nomor ND-1561/PB.7/2020 tanggal 9 Oktober 2020 hal Pembukaan Pendaftaran E-learning Bendahara Tahun 2020 dan sehubungan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Satuan Kerja Pengelola APBN serta masih terdapatnya Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yang belum memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disebutkan bahwa PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, harus memiliki Sertifikat
  2. Berkenaan dengan hasil pelaksanaan ujian sertifikasi bendahara periode sebelumnya dan masih adanya Bendahara Satuan Kerja Pengelola APBN yang belum memiliki sertifikat, dalam rangka persiapan perencanaan pelatihan bendahara (yang direncanakan akan dilaksanakan akhir bulan Oktober 2020), Bendahara satuan kerja mitra KPPN Metro yang belum memiliki Sertifikat BNT agar melakukan pengisian formulir pendaftaran diklat bendahara pada tautan http://bit.ly/FORMPENDAFTARANDIKLATBNT.
  3. Pendaftaran pelatihan bendahara tersebut akan dibuka sampai dengan 16 Oktober 2020.
  4. Adapun persyaratan calon peserta diklat bendahara adalah sebagai berikut:
    1. PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
    3. Golongan paling rendah II/b atau sederajat;
    4. Calon peserta harus merupakan Bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Satker dan dapat dibuktikan dengan SK dari Kepala Satker atau Kepala K/L;
    5. Apabila terdapat kondisi mendesak (bendahara meninggal/pensiun/mutasi/promosi/cuti hamil) dan diperlukan penggantian bendahara, namun SK Kepala Satker atau Kepala K/L belum dapat dikeluarkan, calon peserta dengan status Calon Bendahara dapat melakukan pendaftaran dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada KPPN Metro;
  5. Ketidaksesuaian data calon peserta pada formulir pendaftaran dan tidak terpenuhinya persyaratan pendaftaran akan mengakibatkan calon peserta tidak dapat melanjutkan diklat Bendahara, untuk itu diminta Bendahara yang belum memiliki Sertifikat BNT agar memastikan pengisian data formulir pendaftaran telah dilakukan dengan benar.
  6. Pengumuman Jadwal Diklat Bendahara dan Usulan Peserta Diklat Bendahara akan disampaikan pada kesempatan selanjutnya.
Download S-589/WPB.08/KP.02/2020

616 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
MPN-G3 Now
MPN-G3 Now
Data Kunjungan
  • 1.721
  • 62.488
  • 282.393
  • 3.512.620
  • 7.562.558
  • 3.273.825
  • 22 Oktober 2020