Pelaksanaan Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM (S-529) | KPPN Metro

Sehubungan dengan penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola APBN, kami sampaikan sebagai berikut:

  1. Dalam rangka pelaksanaan penilaian kompetensi PPK dan PPSPM serta implementasi Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan, KPPN Metro menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PPK dan PPSPM yang sampai dengan 14 September 2020 telah mendaftar Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM Periode I.
  2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM dan implementasi Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan, Satker diminta untuk mendaftarkan para PPK dan PPSPM Satker mitra kerja masing-masing untuk mengikuti penilaian kompetensi khususnya penilaian kompetensi melalui mekanisme konversi bagi PPK dan PPSPM.
  3. Penilaian kompetensi PPK dan PPSPM melalui mekanisme konversi sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan sebagai berikut:
    1. Penilaian Kompetensi PPK melalui Mekanisme Pengakuan Sertifikat Pelatihan PPK dengan ketentuan:
      • Berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
      • Pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
      • Golongan paling rendah III/a atau sederajat; dan
      • Memiliki Sertifikat Pelatihan PPK yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan atau lembaga pendidikan dan/atau lembaga pelatihan
    2. Penilaian Kompetensi PPSPM melalui Mekanisme Pengakuan Sertifikat PPSPM dengan ketentuan:
      • Berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
      • Pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
      • Golongan paling rendah III/a atau sederajat; dan
      • Memiliki Sertifikat Pelatihan PPSPM yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan atau lembaga pendidikan dan/atau lembaga pelatihan
    3. Penilaian Kompetensi PPK melalui Mekanisme Pengakuan Sertifikat Pelatihan/Profesi Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan:
      • Berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
      • Pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
      • Golongan paling rendah III/a atau sederajat;
      • Memiliki Sertifikat Pelatihan/Profesi Pengadaan Barang/Jasa;
      • Menduduki Jabatan PPK; dan
      • Merangkap Jabatan Struktural atau memiliki pengalaman sebagai PPK paling singkat 2 (dua) tahun bagi yang tidak merangkap Jabatan
  4. Manual penggunaan Aplikasi Simaspaten untuk Admin Satker dan  Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PENG- 4/PB/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pengumuman Pelaksanaan Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satker Pengelola APBN Periode I Tahun 2020 terlampir.

Download S-529/WPB.08/KP.02/2020

Download Peng-4/PB/2020

Petunjuk Operasional Simaspaten

457 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
MPN-G3 Now
MPN-G3 Now
Data Kunjungan
  • 1.593
  • 62.360
  • 282.265
  • 3.512.492
  • 7.562.430
  • 3.273.733
  • 22 Oktober 2020