Pelaksanaan Pembayaran Gaji bagi Pegawai yang Dipekerjakan/Diperbantukan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil (S-375) | KPPN Metro

Sehubungan dengan Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor ND-403/B/2020 tanggal 8 Juni 2020 hal Pelaksanaan Pembayaran Gaji bagi Pegawai yang Dipekerjakan/Diperbantukan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah.
  6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah.

2. Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat amanat bagi Pejabat yang Berwenang pada masing- masing instansi untuk menerbitkan surat keputusan penugasan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di luar instansi induknya dan tidak lagi menggunakan status pegawai dipekerjakan/diperbantukan yang paling lambat dilaksanakan pada akhir September 2020. Sementara itu, sampai dengan saat ini masih terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS)/prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya dengan status dipekerjakan atau diperbantukan.

3. Jenis pegawai dipekerjakan atau diperbantukan dimaksud adalah sebagai berikut:

  1. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi lain di luar satker induk;
  2. prajurit TNI yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi di luar satker Kementerian Pertahanan dan TNI (ke satker sipil); dan/atau
  3. anggota Polri yang yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi di luar satker Polri (ke satker sipil).

4. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka mencegah terjadinya pembayaran ganda atas PNS/prajurit TNI/anggota Polri yang dipekerjakan/diperbantukan, berikut terlampir disampaikan petunjuk pelaksanaan pembayaran gaji PNS/prajurit TNI/anggota Polri yang dipekerjakan/diperbantukan dan pelaksanaan PNS yang melaksanakan penugasan pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah.

Download S-375/WPB.08/KP.02/2020

473 kali dilihat, 13 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Data Kunjungan
  • 14.190
  • 92.900
  • 335.046
  • 3.144.341
  • 6.485.390
  • 2.746.831
  • 7 Juli 2020