Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 (S-325) | KPPN Metro

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 PMK Nomor 38/PMK.02/2020 untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan/atau antar program dalam penanganan pandemi COVID-19, pengalokasian dana penanganan COVID-19 dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus Covid-19.
  2. Biaya/belanja beserta akun yang dapat dibebankan pada DIPA Satker dalam masa penanganan COVID-19 telah diatur pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-308/PB/2020 dan penjelasan standar biaya masukan dalam rangka pelaksanaan WFH pada masa darurat COVID-19 telah diatur pada Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020.
  3. Berkenaan hal tersebut pada angka 1, satker dalam melakukan perencanaan/pengalokasian/ revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 agar menggunakan klasifikasi akun khusus COVID-19 sebagaimana tercantum pada Lampiran.
  4. Dalam hal K/L atau Satker telah mengalokasikan atau menggunakan akun-akun sesuai dengan ketentuan pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-308/PB/2020 dan belum menggunakan akun khusus COVID-19, satker agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  • Satker yang telah melakukan revisi DIPA menggunakan akun lama agar melakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan menggunakan akun khusus COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan menyampaikan pemutakhiran data POK tersebut kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan mitra kerjanya.
  • Satker yang telah melakukan revisi DIPA dan telah merealisasikan belanjanya (telah terbit SP2D) untuk saat ini tidak perlu melakukan revisi terhadap realisasi yang telah terbit SP2D. Namun demikian. Satker agar melakukan revisi POK terhadap sisa pagu yang belum terealisasi menggunakan akun khusus COVID-19.
  • Satker agar menghimpun informasi tentang realisasi belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang telah terbit SP2D dengan menggunakan akun lama. Informasi tentang realisasi belanja tersebut akan diminta oleh KPPN.
  • Perubahan/revisi akun lama ke akun khusus COVID-19 dalam rangka penanganan pandemik COVID-19 agar dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menghambat realisasi APBN.
Download S-325/WPB.08/KP.02/2020

333 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Data Kunjungan
  • 592
  • 30.338
  • 266.470
  • 3.023.999
  • 6.053.543
  • 2.553.632
  • 14 Mei 2020