Pengaturan Pengajuan SPM Dalam Masa Keadaan Darurat COVID-19 (S-263) | KPPN Metro

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-252/PB/2020 tanggal 26 Maret 2020 hal Pengaturan Pengajuan SPM Dalam Masa Keadaan Darurat COVID-19 dan Nota Dinas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Lampung nomor ND-328/WPB.08/2020 tanggal 30 Maret 2020 hal Pengaturan Pengajuan SPM Dalam Masa Keadaan Darurat COVID-19, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

  1. Waktu penerimaan SPM secara elektronik adalah mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.00
  2. Jumlah maksimal dokumen SPM yang dapat diterima oleh KPPN Metro dalam satu hari layanan adalah 25 (dua puluh lima)
  3. Dalam hal jumlah maksimal SPM sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah terpenuhi sebelum pukul 12.00 WIB, Kepala KPPN :
    1. Menolak SPM dan meminta satker mengajukan pada hari kerja berikutnya; atau
    2. Menerima SPM dan menerbitkan SP2D pada hari kerja
  4. Dalam hal terdapat SPM yang diterima setelah pukul 12.00 WIB atau melewati batas maksimal jumlah SPM yang dapat diterima, KPPN dapat menerima SPM dan menerbitkan SP2D dengan ketentuan :
    1. SPM dimaksud untuk pembayaran tagihan dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19 dan
    2. SPM dimaksud untuk pembayaran tagihan keperluan mendesak lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala KPPN
  5. Satker agar memprioritaskan penngajuan SPM untuk tagihan-tagihan :Pembayaran tagihan dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19.
    • Pembayaran belanja pegawai
    • Pembayaran penghasilan PPNPN
    • Pembayaran belanja bantuan pemerintah dan bantuan sosiall
    • Penggantian Uang Persediaan (UP) Tunai dan KKP
    • Pembayaran prestasi pekerjaan/termin yang sudah jatuh temp
    • Pembayaran tunggakan sepanjang alokasinya sudah tersedia dan tercantum dalam catatan halaman IV.B DIPA
    • Pembayaran bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan narapidana
    • Pembayaran bahan makanan pasien rumah sakit
    • Pembayaran langganan daya dan jasa
    • Pembayaran pengadaan bahan obat-obatan rumah sakit
    • Pembayaran tagihan perlindungan WNI di luar negeri
    • Pembayaran terkait kewajiban utang pemerintah
    • Pembayaran belanja subsidi
  6. Pengajuan SPM GUP dilaksanakan dengan ketentuan :
    1. Satker agar mengajukan SPM GUP Tunai dan SPM GUP KKP satu kali dalam satu bulan.
    2. Satu SPM GUP Tunai untuk beberapa Kegiatan, Output, dan Lokasi yang berbeda sepanjang dalam jenis belanja yang sama sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-6/PB/2018 tentang Tata Cara Penggabungan Beberapa Kegiatan, Output, dan Lokasi dalam Penerbitan SPM GUP, PTUP, dan SPM LS kepada Bendahara
    3. Satker dapat mengajukan SPM GUP Tunai dan GUP KKP lebih dari 1 kali dalam 1 bulan setelah mendapat persetujuan Kepala KPPN
  7. Pengajuan SPM TUP Tunai dan SPM TUP KKP hanya untuk keperluan yang bersifat prioritas dan mendesak berdasarkan pertimbangan Kepala KPPN.
Download S-263/WPB.08/KP.02/2020

1,611 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Data Kunjungan
  • 414
  • 30.160
  • 266.292
  • 3.023.821
  • 6.053.365
  • 2.553.532
  • 14 Mei 2020