Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN (S-136) | KPPN Metro

Sehubungan dengan pelaksanaan seleksi pelaksanaan/inpassing jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dapat kami sampaikan beberapa hal berikut :

1. Dasar hukum pelaksanaan seleksi inpassing adalah sebagai berikut:

  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Selanjutnya, dalam rangka seleksi penyesuaian/inpassing, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Peng-2/PB/2020 tentang Seleksi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Pengumuman Terlampir).

3. Adapun periode pelaksanaan seleksi penyesuaian/inpassing adalah sebagai berikut:

  1. Periode I : 27 Januari s.d. 31 Maret 2020;
  2. Periode II : 1 April s.d. 30 Juni 2020;
  3. Periode III : 1 Juli s.d. 23 Oktober 2020.

4. Satker agar berperan aktif berkoordinasi dengan Unit Pejabat Pembina Kepegawaian pada masing-masing KIL untuk penetapan formasi dan usulan inpassing.

Download S-136/WPB.08/KP.02/2020

Download Peng-2/PB/2020

991 kali dilihat, 31 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Data Kunjungan
  • 149
  • 66.958
  • 382.608
  • 2.905.097
  • 5.283.270
  • 2.170.925
  • 25 Februari 2020