Tindak Lanjut Perpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satker Pengelola APBN Pada Masa Implementasi Penuh Sertifikasi Bendahara (S-102) | KPPN Metro

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-34/PB/2020 tanggal 20 Januari 2020 hal Tindak Lanjut Perpres 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja (Satker) Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pada Masa Implementasi Penuh Sertifikasi Bendahara (Pasca 20 Januari 2020) dan berakhirnya Masa Peralihan Sertifikasi Bendahara pada Satker Pengelola APBN, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2016 diatur ketentuan bahwa:

  1. PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satker Pengelola APBN, harus memiliki Sertifikat Bendahara. (Pasal 1 Ayat (1)).
  2. PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dan belum memiliki Sertifikat Bendahara, dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya sampai dengan jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku. (Pasal 7 Ayat (1)).
  3. Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Pasal 8).

2. Sesuai dengan PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016, persyaratan untuk menjadi bendahara Satker Pengelola APBN adalah sebagai berikut:

  1. PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri;
  2. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
  3. Golongan minimal II/b atau sederajat; dan
  4. Memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi.

3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terhitung mulai tanggal 21 Januari 2020, seluruh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satker Pengelola APBN harus sudah memiliki Sertifikat Bendahara.

4. Mekanisme Sertifikasi Bendahara setelah implementasi penuh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 (20 Januari 2020) dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan Pelatihan Bendahara yang diadakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan.

5. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2020, dalam hal masih terdapat Satker yang belum memiliki PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri yang memenuhi persyaratan penunjukan bendahara, maka:

  1. Satker tersebut masih dapat menggunakan Bendahara yang ditunjuk saat ini dengan menyampaikan Surat Pernyataan dari Kepala Satker kepada KPPN yang menyatakan kesanggupan Kepala Satker untuk Bendaharanya mengikuti Sertifikasi Bendahara sesuai ketentuan paling lambat pada Triwulan I Tahun 2020;
  2. Dalam hal Kepala Satker tidak dapat memenuhi persyaratan pada poin a, Kepala Satker dapat mengangkat PNS/Prajurit TNI/Anggota Polri yang telah memiliki Sertifikat Bendahara sebagai Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Berasal dari Satker unit eselon I yang sama;
  • Berasal dari Satker dengan Kementerian Negara/Lembaga yang sama;atau
  • Apabila dua ketentuan diatas tidak dapat dilaksanakan, maka Pengangkatan Bendahara dapat dilakukan pada Satker dalam wilayah kerja KPPN yang sama;
  • Pengangkatan Bendahara dimaksud agar dikoordinasikan dengan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.

Mekanisme pergantian bendahara berpedoman pada PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN sebagaimana telah diubah dengan PMK 230/PMK.05/2016.

6. Dalam hal Kepala Satuan Kerja tidak dapat memenuhi persyaratan pada poin a dan b, Satker menggunakan mekanisme pembayaran secara langsung (LS) kepada pihak ketiga pada seluruh pembayaran yang dilakukan. Terhadap Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan yang telah dimintakan sebelumnya harus dipertanggungjawabkan atau disetor ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Download S-102/WPB.08/KP.02/2020

4,825 kali dilihat, 7 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Data Kunjungan
  • 180
  • 66.989
  • 382.639
  • 2.905.128
  • 5.283.301
  • 2.170.945
  • 25 Februari 2020