Evaluasi Penilaian IKPA s.d. Agustus 2019 (S-631) | KPPN Metro

Sehubungan dengan akan berakhirnya Triwulan III TA 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  • Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
  • Satker dapat memantau nilai IKPA secara periodik melalui OMSPAN masing-masing satker pada menu Monev PA.
  • Terkait Nilai IKPA tingkat KPPN s.d. Bulan Agustus 2019, dengan ini disampaikan sebagai berikut:
  1. Nilai total IKPA tingkat KPPN/ BUN s.d. Bulan Agustus 2019 sebesar 95,75;
  2. Indikator Revisi DIPA, Renkas, Dispensasi SPM, dan Realisasi mendapat nilai sempurna yaitu 100;
  3. Indikator Pengelolaan UP, Retur SP2D, Penyelesaian Tagihan, Rekon/LPJ, dan Pagu Minus mendapat nilai lebih dari 95 namun masih dibawah 100;
  4. Indikator Data Kontrak mendapat nilai 91;
  5. Indikator Kesalahan SPM mendapat nilai 80;
  6. Indikator Halaman III DIPA mendapat nilai 77,62.
  • Terkait hasil penilaian tersebut diatas, pengelola keuangan pada satker diminta untuk:
  1. Meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya (halaman III DIPA) dengan mengajukan Revisi Halaman III DIPA sebelum triwulan III berakhir, disesuaikan dengan realisasi yang sesungguhnya sekaligus menyesuaikan rencana penarikan dana pada triwulan IV (Oktober s.d. Desember 2019).
  2. Meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM, termasuk akurasi data supplier, untuk menghindari kesalahan/pengembalian SPM oleh sistem di KPPN.
  3. Menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu (paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani) dengan menggunakan sarana tercepat
  4. Mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus atau potensi pagu minus sesegera mungkin, baik terhadap belanja pegawai maupun selain belanja pegawai sampai pada level Akun.
  5. Ketepatan waktu dalam revolving UP (minimal 1x dalam 1 bulan) dan pertanggungjawaban TUP (SPM-PTUP tidak lebih dari 1 bulan).
  6. Ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya) dan melakukan rekonsiliasi sesuai jadwal.
  7. Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari adanya retur SP2D.
  8. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan harus sudah disampaikan ke KPPN Metro)
  9. Melakukan revisi DIPA secara selektif, terutama yang bersifat pergeseran anggaran (maksimal 1 kali dalam 1 triwulan)
  10. Menghindari adanya dispensasi SPM khususnya menjelang dan pada akhir tahun anggaran.
  11. Mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran (realiasasi triwulan III minimal 60% dan triwulan IV minimal 90%), tanpa mengabaikan capaian volume output kegiatan.
  12. Meningkatkan akurasi perencanaan kas/ RPD Harian dengan cara mengajukan SPM dengan Renkas (nilai SPM 1 Milyar ke atas) ke KPPN 1 hari sebelum tanggal jatuh tempo RPD Harian (mulai pukul 12.00 pada hari kerja sebelumnya)  untuk mengantisipasi jika ditemukan kesalahan pada SPM oleh petugas FO KPPN Metro.
Download S-631/WPB.08/KP.02/2019

119 kali dilihat, 7 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Simulasi APBN
Simulasi APBN
Materi Ujian Sertifikasi
Materi Ujian Sertifikasi
Data Kunjungan
  • 197
  • 34.705
  • 156.120
  • 2.386.150
  • 3.814.020
  • 1.499.369
  • 11 September 2019