Kepada Yth.  :

  1. Kuasa Pengguna Anggaran KPP Pratama Metro
  2. Kuasa Pengguna Anggaran KPP Pratama Natar
  3. Kuasa Pengguna Anggaran KP2KP Bandar Jaya
  4. Kuasa Pengguna Anggaran KP2KP Sukadana

Di tempat

          Menunjuk Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : ND-8780/PB/2018 hal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini disampaikan kepada Kepala KPP dan KP2KP agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Melakukan penunjukan Pejabat Perbendaharaan untuk DIPA KPP yang mengalami penggabungan dengan KP2KP, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).
  2. PPK dapat ditunjuk lebih dari satu sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan beban kerja, kecepatan koordinasi, dan kelancaran pencairan dana.
  3. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas PPK, dapat ditunjuk beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk mengelola dana Uang Persediaan (UP).
  4. Dalam rangka memudahkan penatausahaan persediaan dan aset tetap, satker KP2KP dapat ditunjuk/dijadikan Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB).
  5. Melaksanakan pembayaran gaji induk bulan Januari 2019 dengan didahului proses pemindahan pengelolaan supplier pegawai. Mengingat proses likuidasi satker KP2KP tidak disertai dengan peleburan identitas satker yang ditetapkan oleh KemenPAN dan RB, maka tidak mengakibatkan perpindahan/mutasi pegawai sehingga tidak perlu diterbitkan keputusan mutasi pegawai dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran atas pembayaran gaji.
  6. Menyelesaikan sisa UP/TUP Tahun Anggaran 2018.
  7. Menyelesaikan retur SP2D sebelum likuidasi dan pasca likuidasi.
  8. Melaksanakan penutupan rekening yang dikelola KP2KP sebelum likuidasi dan pembukaan rekening yang dibutuhkan pasca likuidasi dalam hal diangkat BPP pada KP2KP yang dilikuidasi.
  9. Melaksanakan proses likuidasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No : 48/PMK.05/2017 TENTANG Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.
  10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memastikan proses likuidasi berjalan sesuai ketentuan.
  11. Dalam hal terdapat kendala dan permasalahan, dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan petugas CSO KPPN Metro.

            Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Download S-1291

66 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Simulasi APBN
Simulasi APBN
Materi Ujian Sertifikasi
Materi Ujian Sertifikasi
Data Kunjungan
  • 7.969
  • 66.885
  • 166.198
  • 1.801.054
  • 1.804.040
  • 563.737
  • 7 Desember 2018