Rekonsiliasi Data Transaksi Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (S-8783/PB.6/2018) | KPPN Metro

Yth. Kepala Biro Keuangan/Umum/Kapusku
Kementerian Negara/Lembaga (Terlampir I)

Sehubungan dengan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2017 terkait selisih Transaksi Antar Entitas, serta memperhatikan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6263/PB/2018 tanggal 10 Agustus 2018 hal Pelaksanaan rekonsiliasi Eksternal tingkat KPPN bulan Juli sampai dengan Nopember 2018 dan upload ulang Saldo Awal Data BMN ke e-rekon&LK, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Dalam penyusunan LKPP tahun 2017 ditemukan selisih nilai transaksi antar entitas (TAE) yang cukup signifikan antara akun Pengesahan Hibah Langsung yang dicatat oleh Kementerian Negara/Lembaga dengan akun DDEL/DKEL dari pendapatan hibah langsung yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) selaku UA BUN Hibah. Hal tersebut disebabkan terdapat KIL yang belum membukukan persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS).
  2. Dalam rangka menjamin keandalan data penerimaan hibah langsung Barang/Jasa/Surat Berharga yang dicatat oleh KIL dan yang dicatat oleh DJPPR, diperlukan penyempurnaan pelaksanaan rekonsiliasi eksternal tingkat KPPN, yakni dengan menambahkan rekonsiliasi pencatatan Pengesahan Hibah Langsung Barang /Jasa/Surat Berharga.
  3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, rekonsiliasi eksternal antara UAKPA/Satker dengan KPPN agar dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Rekonsiliasi eksternal tingkat KPPN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga.
    2. Terdapat penambahan elemen data yang direkonsiliasi yaitu Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga.
    3. Rekonsiliasi Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga dilakukan dengan membandingkan data Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga yang dicatat oleh satker KIL mitra KPPN dengan data Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga yang dicatat oleh DJPPR (999.02.977263) untuk pengesahan hibah tahun anggaran berjalan maupun pengesahan hibah tahun anggaran yang lalu. Tata Cara Rekonsiliasi Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga dilaksanakan sesuai ketentuan pada Lampiran II surat ini.
    4. Rekonsiliasi Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga dilakukan dengan membandingkan elemen data berupa Kode BA, ES1, Satker, KPPN, Akun, Nomor Dokumen, Tanggal Dokumen, Jumlah Rupiah.
    5. Hasil rekonsiliasi dimaksud dituangkan dalam Serita Acara Rekonsiliasi. Format BAR dan LHR setelah penambahan elemen data Rekonsiliasi Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga sebagaimana Lampiran Ill surat ini.
  4. Dalam hal terdapat selisih atas hasil rekonsiliasi Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada angka 3, Satker melakukan pemeriksaan kembali perekaman dokumen sumber Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga, melakukan perbaikan data, dan melakukan rekonsiliasi kembali.
  5. Pengenaan sanksi atas rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 104/PMK.05/2017 belum diterapkan untuk elemen data Rekonsiliasi transaksi Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga sampai terdapat ketentuan lebih lanjut. Dengan demikian, apabila sampai batas akhir rekonsiliasi masih terdapat perbedaan pada elemen data Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga, BAR diterbitkan dengan penjelasan. Namun demikian, KPPN dan Satker mitra harus berupaya maksimal untuk menyelesaikan perbedaan tersebut agar laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.
  6. Perbedaan pencatatan penerimaan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga antara DJPPR dan Satker KIL akan menimbulkan Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) yang dapat dipantau melalui menu monitoring TDK pada aplikasi e-rekon&LK.
  7. Dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan rekonsiliasi Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga, agar menyampaikan pertanyaan, permasalahan, atau permintaan informasi melalui Layanan Helpdesk HAI-DJPBN pada website https://hai.kemenkeu.go.id.

 

Download S-8783/PB.6/2018

1,444 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Download Tanggal LLAT 2019
Download Tanggal LLAT 2019
Data Kunjungan
  • 9.390
  • 70.572
  • 226.227
  • 2.545.778
  • 4.217.918
  • 1.695.141
  • 15 November 2019