Link Pelayanan Online
omspan
e-rekon2016
hai-djpbn
setor pajak online
setor pnbp online
#SadarAPBN
#SadarAPBN
Link Tautan
Data Kunjungan
  • 2.716
  • 25.890
  • 104.831
  • 218.925
  • 218.925
  • 73.113
  • 20 Februari 2018

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan peninjauan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam rangka kesiapan menghadapi akhir tahun anggaran. KPPN Jakarta II menjadi labuhan pertamnya, dan berlanjut ke KPPN Khusus Penerimaan diakhiri dengan Kunjungan ke Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) yang keseluruhannya berlokasi di Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Jakarta pada Kamis (21/12).

Data tren realisasi belanja pemerintah menunjukkan bahwa kinerja penyerapan Tahun Anggaran 2017 lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 ini, proyeksi realisasi belanja negara mencapai 93,56% dari APBN-P 2017 atau berkisar Rp1.993,6 triliun lebih. Antrean panjang pengajuan SPM tidak lagi terjadi lagi di masa-masa akhir tahun anggaran seperti saat ini. Nuansa tersebut juga muncul dari testimoni para petugas satker yang mengajukan SPM ketika berdialog dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang berkunjung ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Jakarta Pusat, Kamis (21/12). KPPN Jakarta II merupakan KPPN yang paling banyak mengelola dana APBN, totalnya mencapai sekitar Rp1.182 triliun, termasuk anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).

“Di sini adalah yang menangani pengeluaran lebih dari separuh APBN 2017. Kita lihat hari ini petugas dari satker K/L melakukan pencairan anggaran pada hari terakhir. Tentu saya senang dengan persiapan ini, nampaknya sudah jauh lebih baik,” ungkap Sri Mulyani.

Sejumlah upaya telah dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan untuk memperbaiki proses pencairan dana, seperti reviu perencanaan kegiatan dan rencana penarikan dana satker, pengaturan batas waktu pengajuan tagihan, pembatasan pemberian dispensasi keterlambatan pengajuan tagihan, sampai dengan pengendalian pengelolaan uang persediaan pada satker. Selain itu pada belanja modal, kebijakan lelang dini juga membawa dampak positif yang signifikan karena mulai dari awal tahun anggaran 2017 berjalan pekerjaan sudah mulai dapat dilakukan dan anggaran terserap. Perbaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial melalui penyaluran nontunai juga membantu kelancaran penyaluran dana, demikian pula dengan penyederhanaan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah yang mendorong percepatan penyaluran kepada penerima bantuan.

Di tempat yang sama, Menkeu juga meninjau pilot project Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti). Sakti adalah cara untuk pengalokasian dan pembayaran anggaran dokumen yang nantinya diharapkan dapat paperless.

“Kita juga melakukan pilot project SAKTI. Ini adalah cara untuk pengalokasian dan pencairan anggaran yang langsung dan paperless. Dari K/L langsung ke KPPN tanpa adanya suatu transaksi dari sisi dokumen. Karena ini masih merupakan pilot yang kita gunakan adalah untuk satker di lingkungan Kementerian Keuangan dulu. Nanti kita lihat kalau semua sistem reliable ini akan makin mempersingkat dan mempermudah proses dari pencairan anggaran. Perbendaharaan bersama dengan Pusintek yang melakukan seluruh proses untuk pengelolaan sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan negara baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanjanya,” ungkap Sri Mulyani kepada kru media yang menyertai kunjungannya.

Selain meninjau proses pencairan anggaran di KPPN Jakarta II, Sri Mulyani juga menyaksikan operasionalisasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) serta memantau langsung penerimaan negara melalui dashboard MPN G2 di KPPN Khusus Penerimaan yang berada di gedung yang sama.

Menkeu menutup penjelasannya dengan menyambut baik dengan inovasi yang dilakukan oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan. “Tentu saya juga sangat konsen dan memperhatikan mengenai kehandalan dari infrastrukturnya. Dengan demikian dari Perbendaharaan bersama dengan Pusintek yang melakukan seluruh proses untuk pengelolaan sistem dari pembayaran dan pengelolaan keuangan negara baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanjanya,” pungkasnya. (ip/rsa)

Sumber :

http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/2742-tinjau-kppn-jakarta-ii,-menkeu-saya-senang-nampaknya-sudah-jauh-lebih-baik.html

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pastikan-realisasi-anggaran-menkeu-tinjau-kppn/

85 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*