Link Pelayanan Online
omspan
e-rekon2016
hai-djpbn
setor pajak online
setor pnbp online
#SadarAPBN
#SadarAPBN
Link Tautan
Data Kunjungan
  • 3.227
  • 22.153
  • 95.356
  • 202.565
  • 202.565
  • 68.472
  • 20 Februari 2018

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja

Wilayah Pembayaran KPPN Metro

di tempat

                    Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-9993/PB/2017 tanggal 10 November 2017 hal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA bulan Oktober dan November 2017 diatur sebagai berikut :

  1. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA dengan KPPN :

No

PeriodeKeterangan
Bulan

Tanggal

1

Oktober 201713 s.d. 22 November 2017Open period upload ADK
23 s.d. 26 November 2017Closed period upload ADK
13 s.d. 24 November 2017merupakan masa penyelesaian rekonsiliasi
27 s.d. 30 November 2017Open period upload ADK untuk:

a)    Upload awal/ulang untuk menyelesaikan sanksi rekonsiliasi; dan

b)    perbaikan laporan keuangan.

2

November 20174 s.d. 12 Desember 2017Open period upload ADK
13 s.d. 14 Desember 2017Closed period upload ADK
4 s.d. 14  Desember 2017merupakan masa penyelesaian rekonsiliasi
15 s.d. 31 Desember 2017Open period upload ADK untuk:

a)    Upload awal/ulang untuk menyelesaikan sanksi rekonsiliasi; dan

b)    perbaikan laporan keuangan.

  1. Dalam hal satker telah memperoleh BAR dan akan melakukan upload ulang ADK SAIBA ke aplikasi e-Rekon&LK, agar terlebih dahulu mengajukan permintaan Reset BAR ke KPPN atau dapat meminta melalui menu Beranda, klik tombol refresh  dikolom aksi pada Aplikasi e-Rekon&LK dengan menggunakan user KPA, kemudian menyampaikan informasi permohonan reset BAR ke KPPN melalui sarana komunikasi elektronik.
  2. Apabila sampai dengan tanggal 24 November 2017 dan/atau 14 Desember 2017, satker belum menyelesaikan rekonsiliasi (status rekonsiliasi pada aplikasi e-Rekon&LK belum memperoleh status “menunggu TTD KPA”) satker akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 104/PMK.05/2017 mulai tanggal 27 November 2017 dan/atau 15 Desember 2017.
  3. Ketentuan rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan bulan Desember 2017 (Tahunan Unaudited) akan diatur lebih lanjut.
  4. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2017, agar dilakukan langkah-langkah preventif supaya proses rekonsiliasi (terutama pengenaan sanksi) tidak mengganggu batas-batas akhir tanggal penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) yang diatur dalam Perdirjen dimaksud.
  5. Dalam hal terdapat permasalahan dalam penggunaan aplikasi e-Rekon&LK agar menyampaikan pertanyaan, permasalahan, atau permintaan informasi melalui Layanan Helpdesk HAI-DJPb pada website djpbn.kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Download S-1353

71 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*