Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Metro

Di tempat

            Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-11015/PB/2016 tanggal 30 Desember 2016 hal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini bahwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 pembayaran penghasilan PPNPN dilaksanakan sebagai berikut :

  • Sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2013, batas tertinggi gaji/upah (penghasilan) per bulan yang dijadikan dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi PPNPN adalah sebesar Rp. 8.000.000,- sedangkan batas paling rendah gaji/upah per bulan tidak diatur. Berkenaan dengan hal tersebut, ketentuan batas paling rendah gaji/upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi PPNPN sebesar Rp. 1.700.000,- sebagaimana tercantum dalam S-5790/PB/2016 tanggal 22 Juli 2016 dan S-6597/PB/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tidak diberlakukan lagi;
  • PPNPN yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, penghasilannya tetap dipotong iuran jaminan kesehatan melalui Aplikasi SAS;
  • PPNPN yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan dan pemotongan iurannya dilakukan sesuai hasil koordinasi Satuan Kerja yang bersangkutan dengan BPJS Kesehatan Cabang setempat;
  • Untuk pelaksanaan pembayaran penghasilan PPNPN dengan menggunakan Aplikasi SAS, telah dilakukan perubahan (update) aplikasi dengan penjelasan sebagai berikut :
    1. Pada Aplikasi SAS tidak ada lagi validasi batas terendah penghasilan per bulan PPNPN yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan;
    2. Pemotongan iuran jaminan kesehatan masing-masing PPNPN tidak dilakukan otomatis oleh Aplikasi SAS, melainkan sesuai pilihan (opsi) yang diisi oleh Satuan Kerja yang bersangkutan.
  • Terkait dengan poin 1 s.d. 4 tersebut di atas, diinformasikan kepada seluruh satker dalam lingkup wilayah pembayaran KPPN Metro untuk :
    1. Melakukan update Aplikasi SAS 2017 versi 17.0.1 yang telah tersedia pada website KPPN Metro (http://kppnmetro.org) atau website resmi Ditjen Perbendaharaan (djpbn.kemenkeu.go.id) ;
    2. Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Setempat terkait kepesertaan jaminan kesehatan PPNPN dan tata cara pelaporannya ke BPJS Kesehatan Cabang Setempat setiap bulan;
    3. Melakukan pemotongan iuran jaminan kesehatan PPNPN yang merupakan peserta BPJS Kesehatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Download S-069

249 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Materi Ujian Sertifikasi
Materi Ujian Sertifikasi
Data Kunjungan
  • 2.741
  • 26.319
  • 177.450
  • 1.261.103
  • 1.261.103
  • 297.174
  • 17 Juli 2018