Link Pelayanan Online
omspan
e-rekon2016
hai-djpbn
setor pajak online
setor pnbp online
#SadarAPBN
#SadarAPBN
Link Tautan
Traffic Web

Pages

Pages|Hits |Unique

  • 24 jam terakhir: 0
  • 7 hari terakhir: 0
  • Bulan ini: 0
  • Sedang online: 0

Kepada Yth.:

  1. Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kementerian Agama Kota Metro
  2. Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur
  3. Kuasa Pengguna Anggaran MIN 1 Metro
  4. Kuasa Pengguna Anggaran MIN 2 Metro
  5. Kuasa Pengguna Anggaran MIN 3 Metro
  6. Kuasa Pengguna Anggaran MIN Sukadana

Di tempat

            Menunjuk surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-10146/PB/2016 tanggal 13 Desember 2016 hal tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Satker Madrasah Ibtidaiyah Negeri MIN dan Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar segera mengambil langkah-langkah untuk:
    1. Melakukan penunjukan Pejabat Perbendaharaan untuk DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang mengalami penggabungan dengan Madrasah Ibtidaiyah Negeri yaitu :
      • Pejabat Pembuat Komitmen;
      • Pejabat Penandatangan SPM;
      • Bendahara Pengeluaran;
      • Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
      • Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja
    2. Melaksanakan pembayaran gaji induk bulan Januari 2017 dan seterusnya secara tepat waktu dan tepat jumlah;
    3. Menyelesaikan sisa UP/TUP tahun anggaran 2016;
    4. Menyelesaikan retur SP2D sebelum likuidasi dan pasca likuidasi;
    5. Melaksanakan penutupan rekening sebelum likuidasi dan pembukaan rekening pasca
    6. Melaksanakan proses likuidasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/L
    7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memastikan proses likuidasi berjalan sesuai ketentuan
  2. Penggabungan DIPA dimaksud tidak disertai dengan peleburan identitas Satker yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian tidak terjadi perpindahan/mutasi pegawai sehingga tidak perlu diterbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas pembayaran gaji, tunjangan profesi guru, dan tunjangan kinerja.
  3. Penggabungan atas DIPA Satker MIN dengan DIPA Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota diikuti dengan pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga
  4. Kewajiban satker MIN :
    1. Mempertanggungjawabkan UP/TUP TA. 2016
    2. Menutup rekening yang dikelola Satker setelah menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan termasuk mempertanggungjawabkan UP/TUP dan melaporkan kepada KPPN mitra kerjanya dengan melampirkan surat keterangan penutupan rekening.
    3. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan dari Aplikasi GPP dan memastikan kebenaran pembayaran gaji terakhir untuk selanjutnya menutup kartu pengawasan dimaksud dengan diberikan catatan “Ditutup pada tanggal untuk selanjutnya pembayaran gaji dibayarkan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ……
    4. Melakukan pemindahan data pegawai dari Satker lama ke Satker Baru dengan membuat Arsip Data Komputer (ADK) Pegawai Pindah. Pembuatan ADK Pegawai Pindah dari Satker asal melalui menu “Pegawai > Kirim Pegawai Pindah”.
    5. Menyampaikan ADK Pegawai Pindah beserta dosir pegawai dan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  5. Kewajiban satker Kementerian Agama Kabupaten/Kota :
    1. PPK dapat ditunjuk lebih dari satu sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan beban kerja, kecepatan koordinasi, dan kelancaran pencairan dana untuk mendukung pelaksanaan proses belajar-mengajar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri.
    2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas PPK, dapat ditunjuk beberapa BPP untuk mengelola dana Uang Persediaan (UP).
    3. Dalam rangka mengelola administrasi belanja pegawai ditetapkan PPABP pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
    4. Surat Keputusan penetapan pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai c) disampaikan ke KPPN mitra kerjanya.
    5. Dalam hal diperlukan dapat mengajukan permohonan ijin pembukaan rekening BPP ke KPPN mitra kerjanya dan membuka rekening atas nama BPP sesuai ketentuan.
    6. Dalam hal diperlukan, dapat mengajukan permohonan penambahan petugas pengantar SPM ke KPPN mitra kerjanya.
    7. Dalam rangka pembayaran gaji bulan Januari 2017 dan seterusnya, diatur sebagai berikut :
      • Daftar gaji dapat dibuat untuk seluruh pegawai yang dibayarkan melalui DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau dipisahkan untuk masing-masing MIN dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
      • Dalam hal daftar gaji akan dibuat secara terpisah, pada Aplikasi GPP perlu dibentuk anak satker untuk masing-masing satker madrasah.
      • Pembuatan anak satker dilakukan melalui perekaman pada menu “Setting > Setting Referensi Anak Satker”.
  6. Terkait pelaporan proses likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan :
    • Monitoring proses likuidasi dilakukan per Satker yang dilikuidasi dan disampaikan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan tembusan KPPN mitra kerjanya.
    • Laporan monitoring proses likuidasi sebagaimana dimaksud di atas disampaikan setiap tanggal 15 sampai dengan selesainya seluruh proses likuidasi.
  7. PM-LS Gaji Induk bulan Januari 2017 disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2016.
  8. Untuk memastikan proses penggabungan DIPA dapat berjalan dengan lancar, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar mempedomani petunjuk pelaksanaan sebagaimana lampiran surat ini.
Download S-1947 Download PMK-272/PMK.05/2014
300 Total Views 2 Views Today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*