Link Pelayanan Online
omspan
e-rekon2016
hai-djpbn
setor pajak online
setor pnbp online
#SadarAPBN
#SadarAPBN
Link Tautan
Traffic Web

Pages

Pages|Hits |Unique

  • 24 jam terakhir: 0
  • 7 hari terakhir: 0
  • Bulan ini: 0
  • Sedang online: 0

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran mitra kerja KPPN Metro

Di tempat

            Menunjuk surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-10017/PB/2016 tanggal 8 Desember 2016 hal Petunjuk Lebih Lanjut Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2017, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Terkait dengan DIPA Tahun Anggaran 2017 :
    • Untuk pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2017, satker agar mengunduh data pagu DIPA TA. 2017 melalui http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id/ sesuai user masing-masing satker;
    • Aplikasi RKA-KL 2017 dapat diunduh di http://kppnmetro.org atau anggaran.depkeu.go.id ;
    • Setelah mengunduh ADK dan PDF DIPA TA. 2017, satker agar meneliti kebenaran data administratif DIPA yang telah diterima, seperti : kode KPPN, kode lokasi, sumber dana (terutama utk register multi years), cara penarikan, pejabat perbendaharaan, dan sebagainya;
    • Terkait dengan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat Berbasis Akrual, satker agar segera melakukan penyesuaian akun yang diperlukan (revisi POK dan/atau revisi DIPA) apabila pada DIPA 2017 masih belum tersedia akun Belanja Persediaan atau akun lain sesuai peruntukannya;
    • Jika terdapat kesalahan dalam DIPA TA. 2017, satker agar segera mengajukan perbaikan ke Kanwil DJPBN Provinsi Lampung sebelum ada realisasi anggaran;
    • SPM-LS untuk pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2017 dapat diproses sebelum DIPA Tahun 2017 diserahterimakan.
  2. Terkait dengan pembuatan SPM-LS Gaji Induk bulan Januari 2017 :
    • SPM Gaji Induk bulan Januari 2017 diberi tanggal 3 Januari 2017;
    • ADK SPM-LS Gaji Induk bulan Januari 2017 agar dibuat terpisah dengan ADK SPM lainnya guna memudahkan pemrosesan data supplier Gaji Induk bulan Januari 2017;
    • Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) TA. 2016 masih dapat digunakan untuk pengajuan SPM-LS Gaji Induk bulan Januari 2017;
    • Batas waktu pengajuan SPM-LS Gaji Induk bulan Januari 2017 diperpanjang menjadi 16 Desember 2016;
    • Untuk pembuatan SPM-LS Gaji Induk bulan Januari 2017 agar menggunakan Aplikasi SAS 2017 dan Aplikasi GPP/BPP/DPP versi terakhir (20 September 2016);
    • Aplikasi SAS 2017 dapat diunduh di http://kppnmetro.org atau djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id .
  3. Khusus pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2017 pada satuan kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) yang digabung ke dalam satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten/Kota akan diatur lebih lanjut dengan petunjuk tersendiri;
  4. Terkait dengan langkah-langkah persiapan awal tahun anggaran 2017, Kuasa Pengguna Anggaran agar memerintahkan stafnya untuk :
    • Menyusun SK Pengelola Keuangan untuk Tahun Anggaran 2017 (jika terjadi perubahan/satker baru);
    • Segera mempersiapkan pelaksanaan pelelangan untuk pekerjaan yang memerlukan proses lelang;
    • Staf di bagian pengelola keuangan dan bagian teknis pelaksanaan kegiatan harus duduk bersama membuat action plan untuk pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan selama 1 tahun ke depan. Hal ini sangat penting agar sejak awal dapat diketahui dan dimonitor penyerapan dana APBN per-triwulan, ketepatan waktu penyampaian kontrak/tagihan, dan pencapaian target yang telah dicanangkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.
  5. Proses pengajuan SPM TA. 2017(setelahSPM-LS Gaji Induk bulan Januari 2017) dapat dilaksanakan apabila satker sudah menyampaikan :
    • SK Pengelola Keuangan TA. 2017;
    • Spesimen Tanda Tangan TA. 2017 format baru yang dapat diunduh pada http://org di menu Download >> Format dan Blangko (baik untuk satker DIPA tunggal maupun satker multi DIPA);
    • Sudah mengajukan dan mendapatkan KIPS baru Tahun 2017.
  6. Tagihan SPM UP untuk tahun anggaran 2017 dapat diajukan ke KPPN Metro setelah satuan kerja memenuhi syarat sebagai berikut :
    • Sudah menyelesaikan kewajiban UP/TUP tahun anggaran 2016 (sisa UP & TUP sudah nihil);
    • Sudah melaksanakan Rekonsiliasi bulan Desember 2016 dengan benar (batas : 13 Januari 2017);
    • Sudah menyampaikan LPJ Bendahara bulan Desember 2016 dengan benar (batas : 17 Januari 2017);
    • Sudah menyampaikan SK Pengelola Keuangan TA. 2017 (jika ada perubahan/satker baru);
    • Sudah menyampaikan Spesimen Tanda Tangan TA. 2017;
    • Sudah memiliki KIPS baru Tahun 2017;
    • Sudah menyampaikan kembali Pakta Integritas TA. 2017 yang ditandatangani oleh KPA.
  7. Terkait dengan penutupan layanan setoran penerimaan Negara melalui sistem MPN-G1 pada Kantor Pos secara resmi tanggal 31 Desember 2016, dihimbau agar satker segera beralih ke layanan MPN-G2 untuk penyetoran ke Kas Negara baik untuk penyetoran pajak (SSE & EFIN) maupun PNBP dan Pengembalian Belanja (SIMPONI).

      Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Download S-1925

373 Total Views 1 Views Today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*