Link Pelayanan Online
omspan
e-rekon2016
hai-djpbn
setor pajak online
setor pnbp online
#SadarAPBN
#SadarAPBN
Link Tautan
Traffic Web

Pages

Pages|Hits |Unique

  • 24 jam terakhir: 0
  • 7 hari terakhir: 0
  • Bulan ini: 0
  • Sedang online: 0

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja

Dalam Lingkup Wilayah Pembayaran KPPN Metro

Di tempat

Download S-1967

            Menunjuk surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-10307/PB/2016 tanggal 15 Desember 2016 hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2016, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Terkait Dispensasi pengajuan SPM :
    1. Pemberian dispensasi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung terkait pengajuan SPM pada akhir tahun anggaran 2016 mencakup :
      • SPM sesuai pasal 7 ayat (7) pada PER-44/PB/2016;
      • SPM-LS Honorarium, Tunjangan dan Vakasi sesuai pasal 13 ayat (2) pada PER-44/PB/2016;
      • SPM-LS Uang Makan dan Uang Lembur.
    2. Khusus pemberian dispensasi pengajuan SPM-LS Uang Makan dan Uang Lembur dapat diberikan sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
    3. Permohonan dispensasi pengajuan SPM hanya untuk kondisi tertentu yang meliputi :
      • Pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam;
      • Kondisi kahar/force majeure
      • Pemilihan Kepala Daerah serentak, dan/atau;
      • Kondisi yang menyebabkan terlambatnya penyampaian SPM yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran.
    4. Dispensasi pengajuan SPM diajukan kepada :

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung

d.a. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung

Jl Cut Meutia No. 23A Teluk Betung Utara

Bandar Lampung – 35124

  1. Terkait pengajuan SPM ke KPPN, satuan kerja dihimbau untuk :
    1. Menunda update/perubahan atas elemen supplier yang tidak terkait transaksi/proses transfer ke pihak penerima, antara lain :
      • “Nama Pegawai “, “NIP” dan “NPWP” pada supplier tipe 3 dan 6;
      • Kode pos pada data supplier atas kontrak yang telah didaftarkan sebelumnya;
    2. Apabila terjadi penolakan data supplier yang disebabkan perbedaan data sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas, maka untuk sementara Satker agar mengacu pada data yang terdapat dalam SPAN;
    3. Memastikan tidak terdapat SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP TA. 2016 yang membebani pagu DIPA 2017;
    4. Pengajuan SPM Non Gaji Induk untuk banyak penerima dan memiliki tujuan pembayaran lebih dari 1 (satu) Bank penerima, dilakukan dengan ADK SPM terpisah menurut masing-masing Bank penerima;
    5. Segera mengajukan tagihan yang telah memenuhi persyaratan guna menghindari kompleksitas penyelesaian tunggakan;
    6. Pengesahaan pendapatan hibah kas (uang) langsung dapat dilakukan tanpa menunggu adanya realisasi belanja.
  2. Terkait penyelesaian UP/TUP :
    1. Dalam hal satker tidak/belum menyampaikan pertanggungjawaban UP/TUP sampai dengan batas akhir penyampaian pertanggungjawaban UP/TUP TA. 2016 yang disebabkan kasus pencurian, penggelapan, atau penyelewengan UP yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme tuntutan perbendaharaan/pengadilan, satker dapat diberikan UP TA. 2017 dengan dispensasi dari Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan :
      • Kronologis kejadian;
      • Perkembangan penyelesaian kerugian negara;
      • Pernyataan Kepala Satker bahwa akan menyelesaikan kerugian negara tersebut;
      • Laporan pendukung lainnya, seperti : laporan polisi, laporan pembentukan tim penyelesai kerugian negara, putusan pengadian, putusan BPK, dan lain-lain.
    2. Dalam hal satker tidak/belum menyampaikan pertanggungjawaban UP/TUP sampai dengan batas akhir penyampaian pertanggungjawaban UP/TUP TA. 2016 yang disebabkan UP/TUP TA. 2017 telah dibelanjakan namun terlambat dipertanggungjawabkan, maka :
      • UP/TUP TA. 2016 yang belum dipertanggungjawabkan dapat diperhitungkan dengan UP TA. 2017;
      • Bukti pengeluaran UP/TUP TA. 2016 dipertanggungjawabkan sebagai bagian pertanggungjawaban UP/TUP TA. 2017 melalui mekanisme penyelesaian tunggakan;
      • Satker melakukan revisi DIPA TA. 2017 untuk menampung bukti pengeluaran UP/TUP TA. 2016 tersebut dan mencantumkan dalam halaman IV DIPA.
    3. Khusus untuk satker Madrasah Ibtidaiyah Negeri MIN yang pada TA. 2017 tergabung dalam DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar segera :
      1. Menyetorkan sisa UP/TUP 2016 (jika ada) paling lambat 30 Desember 2016;
      2. Mempertanggungjawabkan UP/TUP TA. 2016 dengan SPM GUP-Nihil dan/atau SPM-PTUP paling lambat tanggal 6 Januari 2017;
      3. Pengajuan surat ralat rekening atas retur SP2D (SPPK) paling lambat 29 Desember 2016;
      4. Melaksanakan proses likuidasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/L
519 Total Views 3 Views Today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*