Yth.     Para Kepala Satuan Kerja

Wilayah Pembayaran KPPN Metro

di tempat

Berkenaan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : S-1882/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016 hal Perpanjangan Batas Waktu Pengesahan dan Penyesuaian Administratif atas Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan untuk Penyusunan LKKL dan LKBUN Audited TA. 2015 serta dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Audited Tahun 2015, bersama ini diteruskan hal-hal sebagaimana berikut:

  1.  Untuk meningkatkan kualitas LKKL dan LKBUN Tahun 2015, maka diperlukan perpanjangan batas waktu pengesahan dan penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan TA. 2015, yang digunakan sebagai bahan dalam menyusun LKKL dan LKBUN Audited Tahun 2015;
  2. Perpanjangan batas waktu penyelesaian pengesahan dan penyesuaian administratif atas pertanggung jawaban transaksi keuangan T.A. 2015, dimulai pada tanggal 1 sd. 24 Maret 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :
    • Untuk penyelesaian kegiatan yang tidak menggunakan SPAN, dilakukan mulai tanggal 1 Maret 2016.
    • Untuk penyelesaian kegiatan yang menggunakan SPAN, dimulai tanggal 16 sd. 24 Maret 2016. Hal ini dikarenakan bahwa pembukaan periode transaksi untuk semua modul bulan Desember 2015 pada SPAN, dilakukan mulai tanggal 16 Maret 2016 dan akan ditutup kembali tanggal 24 Maret 2016 jam 14.00 WIB.
  3. Untuk tertib administrasi, terlampir petunjuk teknis perpanjangan batas waktu (dispensasi), sebagai berikut :
    • Untuk penyelesaian kegiatan yang tidak menggunakan SPAN, dilakukan mulai tanggal 1 Maret 2016.
    • Perpanjangan batas waktu penyelesaian pengesahan dan penyesuaian administratif atas pertanggung jawaban transaksi keuangan T.A. 2015, dimulai pada tanggal 1 sd. 24 Maret 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Pengesahan transaksi hibah langsung dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga (Lampiran I);
    • Pengesahan transaksi keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Lampiran II);
    • Koreksi data transaksi keuangan pada dokumen sumber (Lampiran III );
    • Penyelesaian pagu minus ( Lampiran IV );
    • Penyelesaian SPM/SP2D – GUP / TUP Nihil tahun 2015 ( Lampiran V );
    • Format surat pernyataan dispensasi pengajuan pengesahan hibah langsung bentuk uang, barang/jasa/surat berharga, SP3B-BLU dan SPM GUP/TUP Nihil (Lampiran VII).
  4. Terhadap transaksi pengesahan/koreksi data di atas, satker tidak perlu melakukan rekonsiliasi ulang dengan KPPN. Rekonsiliasi ulang dapat dilakukan pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPA) mulai 1 April 2016.

Demikian disampaikan sebagai pedoman bersama, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 Download S-375 + Lampiran

338 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Simulasi APBN
Simulasi APBN
Materi Ujian Sertifikasi
Materi Ujian Sertifikasi
Data Kunjungan
  • 2.837
  • 34.214
  • 114.870
  • 1.674.977
  • 1.674.977
  • 502.310
  • 19 November 2018