Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Metro

Di tempat

            Menunjuk Surat Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-319/WPB.08/BD.0501/2016 tanggal 18 Maret 2016 hal Berulangnya Permasalahan KPPN selaku Kuasa BUN pada Satker yang sama pada KPPN Metro, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut untuk menjadi perhatian :

1. Permasalahan TUP (Tambahan Uang Persediaan) :

A. Batas akhir penihilan TUP (pengajuan SPM-PTUP) adalah 30 (tiga puluh hari). Apabila 30 hari setelah SPM-TUP jatuh pada hari libur, SPM-PTUP agar diajukan pada hari kerja sebelumnya.

B. Surat Teguran untuk keterlambatan penihilan TUP akan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tembusan ke :

  • Gubernur/Bupati/Walikota (untuk DIPA Satker DK, TP, dan UB).
  • Inspektur Jenderal Kementerian satuan kerja bersangkutan.
  • Eselon I satuan kerja bersangkutan.
  • Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.

C. Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan :

  • Surat Permohonan Persetujuan Perpanjangan TUP.
  • Surat Pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya.

2. Permasalahan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban Bendahara) :

  1. Batas Akhir penyampaian LPJ Bendahara adalah tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan bersangkutan berakhir atau pada hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur.
  2. Sanksi bagi satker yang belum menyampaikan LPJ sama dengan sanksi pada Rekonsiliasi UAKPA, yaitu Penundaan Penerbitan SP2D atas SPM UP/TUP/GUP dan LS Bendahara yang diajukan.
  3. Apabila uang tunai di brankas pada akhir hari kerja di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), satuan kerja wajib melengkapi LPJ Bendahara dengan Berita Acara Keadaan Kas sesuai format Lampiran VI PER-03/PB/2014 yang ditandatangani Bendahara dan KPA.

3. Permasalahan Rekening Bendahara dan Retur SP2D :

A. Untuk perpindahan rekening Bendahara, satker wajib mengajukan :

  • Bukti penutupan rekening Bendahara yang lama dari pihak Bank.
  • Salinan DIPA.
  • Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening di Bank baru (Lampiran I PMK-252/PMK.05/2014).
  • Surat Pernyataan mengenai Penggunaan Rekening (Lampiran II PMK-252/PMK.05/2014).
  • Surat Kuasa KPA kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum (Lampiran III PMK-252/PMK.05/2014).
  • KPA harus menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening (Lampiran VIII PMK-252/PMK.05/2014) kepada KPPN paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari KPPN.

B. Terkait retur SP2D :

  • Satker agar secara rutin melakukan monitoring retur SP2D melalui OMSPAN pada menu Modul Bank >> Monitoring Retur SP2D.
  • Satker wajib mengajukan Surat Ralat/Perbaikan Data Rekening Penerima Pembayaran (Lampiran III PER-30/PB/2014) ke KPPN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Retur SP2D dengan melampirkan :
    • SPTJM sesuai Lampiran IV PER-30/PB/2014
    • Surat Permintaan Perubahan Supplier jika hanya terjadi perubahan pada nama rekening penerima pembayaran (Lampiran V PER-30/PB/2014)
    • ADK SPM dummy jika terjadi perubahan nomor rekening penerima pembayaran
  • Dalam hal terdapat retur SP2D yang tidak akan dimintakan kembali dananya (disetor ke Kas Negara), satker mengajukan :
    • Permohonan Penyetoran Data Retur ke Kas Negara (Lampiran II PER-44/PB/2015)
    • SPTJM sesuai Lampiran III PER-44/PB/2015

4. Contoh format dan peraturan-peraturan tersebut di atas sudah tersedia dan dapat didownload pada website KPPN Metro http://kppnmetro.org di menu Download >> Format dan Blangko.

      Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Download S-485

189 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Materi Ujian Sertifikasi
Materi Ujian Sertifikasi
Data Kunjungan
  • 6.286
  • 37.925
  • 126.092
  • 573.217
  • 573.217
  • 182.911
  • 23 Mei 2018