Link Pelayanan Online
omspan
e-rekon2016
hai-djpbn
setor pajak online
setor pnbp online
#SadarAPBN
#SadarAPBN
Link Tautan
Traffic Web

Pages

Pages|Hits |Unique

  • 24 jam terakhir: 0
  • 7 hari terakhir: 0
  • Bulan ini: 0
  • Sedang online: 0

Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Piutang Jangka Panjang berupa Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP) akan diakui apabila telah memenuhi kriteria:

  1. Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  2. Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara; atau
  3. Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual menyatakan bahwa:

  1. Salah satu peristiwa yang dapat menimbulkan piutang adalah adanya kerugian Negara/Daerah. Piutang semacam ini selanjutnya disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP);
  2. Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan;
  3. Dalam hal yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, pengakuan piutang dilakukan setelah terdapat surat ketetapan

Untuk lebih lengkapnya, silahkan download S-287 di bawah ini :

Download S-287
535 Total Views 2 Views Today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*