Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran mitra kerja KPPN Metro

Di tempat

            Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran dan optimalisasi pelaksanaan pencairan dana APBN 2016, dengan ini disampaikan langkah-langkah untuk dapat dipedomani satker antara lain sebagai berikut :

  1. Asli hardcopy DIPA TA. 2016 dapat diambil langsung di KPPN Metro oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau petugas lain yang mewakili dengan menunjukkan Surat Kuasa pengambilan DIPA dari KPA. File ADK dan PDF DIPA TA. 2016 sudah dapat didownload dengan cara login menggunakan user RKAKL-Online masing-masing satker di alamat http://rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id/
  2. Dalam rangka efisiensi dan percepatan realisasi anggaran bulan Januari 2016, maka KIPS TA. 2015 masih dapat dipergunakan kembali di Tahun Anggaran 2016 selama tidak terjadi perubahan pada Petugas Pengantar SPM yang telah ditunjuk. Apabila terdapat perubahan petugas maka dapat mengajukan permohonan KIPS baru sesuai ketentuan.
  3. Kuasa Pengguna Anggaran agar memerintahkan stafnya untuk :
    1. Menyusun SK Pengelola Keuangan untuk Tahun Anggaran 2016;
    2. Segera mempersiapkan pelaksanaan pelelangan untuk pekerjaan yang memerlukan proses lelang;
    3. Staf di bagian pengelola keuangan dan bagian teknis pelaksanaan kegiatan harus duduk bersama membuat action plan untuk pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan selama 1 tahun ke depan. Hal ini sangat penting agar sejak awal dapat diketahui dan dimonitor penyerapan dana APBN per-triwulan, ketepatan waktu penyampaian kontrak/tagihan, dan pencapaian target yang telah dicanangkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.
  4. Proses pencairan DIPA (selain SPM-UP/UTP) dapat dilaksanakan apabila satker sudah menyampaikan :
    1. SK Pengelola Keuangan TA. 2016 ;
    2. Spesimen Tanda Tangan TA. 2016 format baru untuk keperluan Manajemen Satker (format spesimen dapat didownload pada website kppnmetro.org di menu Download >> Format dan Blangko);
  5. Tagihan SPM UP untuk tahun anggaran 2016 dapat diajukan ke KPPN Metro setelah satuan kerja memenuhi syarat sebagai berikut :
    1. Sudah menyelesaikan kewajiban UP/TUP tahun anggaran 2015 (sisa UP & TUP sudah nihil);
    2. Sudah melaksanakan Rekonsiliasi bulan Desember 2015 dengan benar (batas : 15 Januari 2016);
    3. Sudah menyampaikan LPJ Bendahara bulan Desember 2015 dengan benar;
    4. Sudah menyampaikan SK Pengelola Keuangan TA. 2016;
    5. Sudah menyampaikan Spesimen Tanda Tangan TA. 2016;
    6. Sudah mengembalikan Pakta Integritas TA. 2016 yang ditandatangani oleh KPA.
  1. Terkait dengan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat Berbasis Akrual, satker agar segera melakukan penyesuaian akun yang diperlukan (revisi POK dan/atau revisi DIPA) apabila pada DIPA 2016 masih belum tersedia akun belanja tunjangan atau akun belanja yang menghasilkan Persediaan,
  1. Sesuai dengan pengaturan dalam Buletin Teknis No. 10 Standar Akuntansi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Dalam hal terdapat akun Belanja Bantuan Sosial (57) yang tidak memenuhi definisi tersebut diatas, maka agar dilakukan penyesuaian akun (Revisi Anggaran), contoh:
    1. Tunjangan baik untuk PNS maupun non PNS seharusnya dimasukkan di kategori belanja pegawai;
    2. Biaya operasional lembaga/administrasi, Bantuan lembaga pemerintah, dan Penghargaan seharusnya menjadi belanja barang;
    3. Pengadaan fisik untuk dibagikan kepada masyarakat/Pemda seharusnya menjadi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda.
  2. Terkait dengan Surat Dirjen Perbendaharaan No : S-10893/PB/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Cut Off Layanan Setoran Penerimaan Negara pada Bank Persepsi Melalui Sistem MPN-G1, dihimbau agar satker segera beralih ke layanan MPN-G2 untuk penyetoran ke Kas Negara.

                        Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Download S-008/WPB.08/KP.12650/2015

Download Format Spesimen TTD

329 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Materi Ujian Sertifikasi
Materi Ujian Sertifikasi
Data Kunjungan
  • 4.183
  • 22.944
  • 93.584
  • 1.437.502
  • 1.437.502
  • 388.574
  • 17 September 2018