Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja, berupa santunan kematian.

Peserta adalah Pegawai ASN yang bekerja pada instansi Pemerintah Pusat.  Peserta terdiri atas:
a. Calon PNS;
b. PNS;
c. PPPK.

Pengelola Program merupakan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT. TASPEN).

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, pembayaran uang duka wafat, uang duka tewas, dan biaya pemakaman yang meliputi peti jenazah dan perlengkapannya, serta tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman, tidak dialokasikan dalam pagu belanja kementerian/lembaga dan tidak dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Untuk pertama kali, pembayaran Iuran JKK dan Iuran JKM dibayarkan mulai bulan Juli 2015.
b. Dalam hal Peserta mengalami kecelakaan kerja atau kematian yang terjadi dalam kurun waktu tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan Peraturan Menteri ini diundangkan, Peserta berhak memperoleh manfaat dari Pengelola Program.
c. Manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf b dibayarkan dengan mekanisme penggantian biaya dari Pengelola Program.

Download PMK-208/pmk.02/2015

306 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Link Pelayanan Online
omspan
hai-djpbn
e-rekon2016
setor pajak online
setor pnbp online
Materi Ujian Sertifikasi
Materi Ujian Sertifikasi
Data Kunjungan
  • 4.878
  • 136.365
  • 533.185
  • 1.088.531
  • 1.088.531
  • 238.129
  • 7 Juni 2018